Tingkat Kesenjangan Sosial di Era Jokowi Semakin Menganga

SIR.COM, Jakarta – Sebuah negara dikatakan telah merdeka apabila rakyatnya telah hidup sejahtera.  Kemerdekaan memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, membangun rasa aman, rakyat tidak merasa tertekan. Namun di era pemerintahan Joko Widodo, pemerataan pendapatan masih belum bisa terwujud. Pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini.

Salah satu masalah sosial di Indonesia yang hingga saat ini belum juga terpecahkan adalah ketimpangan atau kesenjangan sosial diukur dari Gini Rasio yang biasa disebut juga indeks gini. Indikator ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Jika angkanya menurun berarti ada perubahan positif dalam suatu daerah, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Namun jika semakin mendekati 1 berarti ketimpangan meningkat.

Tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar Provinsi di Indonesia yang berjalan pun sejauh ini masih bertumpu di wilayah pulau Jawa, sementara di luar Jawa masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil. Pulau Jawa bisa menyumbang 58 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, tingkat kemiskinan dan penganggurannya pun relatif rendah. Sedangkan di luar Pulau Jawa tingkat pertumbuhan ekonominya masih berada di kisaran 2 persen sampai 7,4 persen.

Disparitas Daerah. Badan Pusat Statistik ( BPS) menyatakan, penyumbang pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 masih didominasi dari wilayah Jawa dan Sumatera. Sumber pertumbuhan di pulau Jawa sebesar 3,35 persen dan di Sumatera sebesar 0,99 persen. Jika dibandingkan dengan pulau lain, angkanya berbeda cukup jauh. Maluku dan Papua menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,44 persen, Sulawesi menyumbang 0,41 persen, Kalimantan sebesar 0,28 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 0,11 persen. Sementara itu, distribusi produk domestik bruto (PDB) di Jawa dan Sumatera juga mendominasi, yakni 58,61 persen dan 21,54 persen. Distribusi di Kalimantan sebesar 8,05 persen, di Sulawesi sebesar 6,2 persen, di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,06 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,54 persen. Menurut Ketua BPS Suhariyanto, hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya.

Dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR  pada Agustus 2018, Ketua MPR  Zulkifli Hasan mengungkapkan ada tiga  tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. Salah satunya adalah masalah kesenjangan ekonomi. Zulkifli mengungkapkan golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumahnya. Golongan ini pun sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya pemerintah perlu menjaga harga-harga barang-barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Pada saat kampanye Pilpres 2014, target gini rasio yang dijanjikan Jokowi sebesar 0,30. Setelah 3,5 tahun berkuasa,  Jokowi hanya mampu menciptakan gini rasio masih jauh dari target, rata-rata sekitar  0,40, dan versi BPS pada September 2017 angka Gini Ratio sebesar 0,391. Di RAPBN 2019 target gini rasio sebesar 0,38-0,39.

Beragam lembaga dan hasil studi telah merilis hasil penilaian kondisi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Data Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse disebutkan bahwa rata-rata kekayaan orang dewasa Indonesia naik empat kali lipat dalam periode tahun 2000 hingga pertengahan 2018 atau hampir 18 tahun belakangan. Meski begitu, ketimpangan tercatat tinggi dengan total 46,6% kekayaan adalah milik 1% penduduk terkaya. Pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih cukup tinggi sehingga bisa menjadi masalah yang serius di kemudian hari.

Credit Suisse memaparkan rata-rata kekayaan penduduk dewasa Indonesia saat ini berada di level US$ 8.920 per orang, meningkat empat kali lipat dari level US$ 2.370 per orang pada tahun 2000. Peningkatan pesat terjadi sebelum krisis finansial global tahun 2008, setelah itu melambat. Rata-rata kekayaan tersebut 27% lebih tinggi dibandingkan India, namun 11% di bawah Thailand dan hanya sepertiga dari Malaysia.

Bila diperhitungkan dalam dolar AS, kekayaan sempat melonjak setelah krisis 2008, namun kemudian stagnan. Sementara itu, bila dihitung dalam rupiah, kekayaan tercatat naik berkisar 6% per tahun sejak 2010, tapi sebagian besar karena penyesuaian inflasi. Dengan perkembangan tersebut, Credit Suisse mencatat sebanyak 85,4% (145 juta orang) dari total 170 juta penduduk dewasa Indonesia memiliki harta kurang dari US$ 10 ribu atau Rp 150 juta, melebihi persentase di tingkat global yaitu 63,9%. Sementara itu, sebanyak 13,7% (23 juta orang) memiliki harta antara US$ 10 ribu – US$ 100 ribu atau Rp 150 juta – Rp 1,5 miliar, lebih rendah dari persentase global 26,6%.

Kemudian, sebanyak 0,8% (1,3 juta orang) memiliki harta berkisar US$ 100 ribu – US$ 1 juta atau Rp 1,5 miliar ­– Rp 15 miliar, juga lebih rendah dari persentase global yaitu 8,7%. Terakhir, sebanyak 0,1% (133 ribu orang) memiliki harta di atas US$ 1 juta atau Rp 15 miliar, di bawah persentase global 0,8%.

Meskipun jumlah penduduk dengan penghasilan di atas US$ 100 ribu atau Rp 1,5 miliar terbilang sedikit dibandingkan yang berpenghasilan di bawahnya, Credit Suisse mencatat kekayaan dari 1% penduduk terkaya mencapai 46,6% dari total kekayaan penduduk Indonesia. Persentase tersebut masuk jajaran lima tertinggi di antara 40 negara dalam laporan Credit Suisse. Persentase tersebut berada di bawah India (51,5%), Turki (54,4%), Rusia (57,1%), Thailand (66,9%).

Adapun, kekayaan orang Indonesia masih didominasi oleh aset non-finansial, meskipun aset finansial tercatat naik dua kali lipat sejak tahun 2000. Di sisi lain, utang pribadi diestimasi hanya berkisar US$ 736 per orang atau hanya 8% dari total aset, terbilang rendah dalam standar internasional.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta 4 orang terkaya di Indonesia, tercatat sebesar US$ 25 miliar atau setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, 1 % orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air.

Tingkat kesenjangan sosial yang menganga di era Jokowi berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya. Sementara kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi.  Hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang  yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Data rata-rata indeks gini dari tahun 2010-2015 versi Bank Dunia, yang dirilis pada World Happiness Report 2018 menunjukkan bahwa dari 139 negara yang dikaji oleh Bank Dunia, 10 besar negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi didominasi oleh negara-negara dari Amerika Selatan dan Afrika. Posisi teratas ditempati oleh Botswan dengan indeks gini sebesar 0,626, disusul oleh Afrika Selatan dengan indeks gini 0,623. Data tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan antara si kaya dan si miskin amat tinggi di kesepuluh negara tersebut. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-62 negara paling timpang di dunia, dengan indeks gini sebesar 0,395.

Hilangnya Perasaan Sepenanggungan.

Salamudin Daeng, Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEKPI) mengatakan Pancasila, UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan manifestasi dari perasaan senasib sepenanggungan dalam berbangsa. Perasaan senasib sepenanggungan itu karena kita sudah pernah menderita luar biasa di bawah kolonialisme dan imperialisme yang melahirkan penderitaan, penindasan, kesenjangan, kemiskinan.  Namun dalam konteks sekarang ada yang hilang dari pemerintahan kita yaitu perasaan senasib sepenanggungan pada apa yang dialami sebagian dari kelompok dalam masyarakat kita. Hilangnya perasaan senasib sepenanggungan ini tercermin dalam pembangunan baik teori pembangunan maupun konsep dalam pembangunan yang justru menciptakan sesuatu yang kontradiktif. Konsesi pemerintahan hanya melakukan agenda- agenda yang justru memberi kesejahteraan hidup pada segelintir orang dan mengabaikan sebagian besar yang lain.

“Ini akibat penyimpangan dari perasaan senasib sepenanggungan. Mestinya seluruh visi, ideologi, strategi maupun konsesi pembangunan harus  merupakan cermin dari perasaaan senasib sepenanggungan. Itulah dasar dari  keadilan sosial dan mestinya konsesi pembangunan kita  seharusnya mencerminkan semangat senasib sepenanggungan, kebersamaan dan gotong royong, tapi sekarang tidak tercermin dalam pelaksanaan negara dan pemerintahan. Akibatnya seperti sekarang, Pancasila tidak diterjemahkan sebagai satu perasaan senasib sepenanggungan tetapi diterjemahkan sepihak oleh penguasa untuk kepentingan memperkuat kekuasaan,” terang Salamudin Daeng.

Masalah ketimpangan pembangunan dan kemiskinan merupakan akibat dari ketidakmampuan pemerintahan dan negara menempatkan rasa senasib sepenanggungan sebagai pijakan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Akibatnya cita- cita leluhur bangsa saat ini terdistorsi atau dikhianati karena semangat senasib sepenanggungan  tidak lagi menjadi dasar di dalam menyelenggarakan pemerintahan. (Eka)