Prabowo-Sandi, Membangun Infrastruktur Tanpa Hutang

Dalam akun Twitter-nya pada 9 Desember 2018, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menuliskan, “Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa tergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat”.

Cuitan tersebut diperkuat oleh pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, yang mengatakan jika terpilih bersama capres Prabowo, akan membangun infrastruktur tanpa hutang dan tidak membebani anggaran Negara. Janji Sandi, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Bagaimana cara membangun infrastruktur tanpa hutang? Kuncinya adalah melibatkan dunia usaha dan swasta, bukan hanya BUMN yang menggunakan APBN dan APBD. Pendekatan ini mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang. Pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dengan skema PPP (public private partnership), yang sudah ada dasar hukumnya, namun belum maksimal dalam implementasinya. Akibatnya, proyek-proyek infrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan.

Skema PPP didanai dengan sistem availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited. Sandi sendiri pernah berpengalaman membangun infrastruktur jalan tol Cipali sepanjang 116 km, yang tidak memakai uang Negara dan tidak membebani utang untuk Negara dan BUMN. Sandi merupakan salah satu pemegang saham Saratoga Investama Sedaya, salah satu anak perusahaannya PT Lintas Marga Sedaya (LMS), merupakan pemegang konsesi jalan tol 116,75 km Cikopo-Palimanan (Cipali).

Skema PPP memang mandeg. Dalam Public Private Partnership Book keluaran Bappenas, pada tahun ini hanya ada 15 proyek infrastruktur dengan skema PPP atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Beberapa di antaranya adalah tol Yogyakarta-Bawen dan tol Semarang-Demak. Dari 15 proyek tersebut, hanya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat yang dianggap siap.

Skema PPP belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena adanya perbedaan regulasi di dalam institusi Negara. Di satu sisi swasta kesusahan jalan sendiri, sementara di sisi lain BUMN juga tidak mampu bekerja sendirian. Karena itulah jika terpilih, Prabowo-Sandi memiliki pekerjaan rumah meyakinkan swasta untuk membangun dengan nilai proyek yang kira-kira sama, disesuaikan dengan RPJMN tahun depan.

Ungkapan Prabowo-Sandi tersebut memancing pihak sebelah untuk berkomentar. Dalam acara Indonesia Economic Forum di TV membahas tema “Membangun Infrastruktur Tanpa Hutang, Mungkinkah? Akhirnya di acara tersebut narasumber dari kubu sebelah Johny G. Plate dari Nasdem dan Arif Budimanta Ketua KEIN mengajukan argumen yang intinya tidak ada uang, APBN tidak cukup uangnya, serta semua alternatif sumber pendanaan semuanya kosong.

Padahal, dalam Debat Capres yang digelar KPU pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi sesumbar bakal membangun berbagai infrastruktur. Saat itu Jokowi mengatakan dengan arogan, “Uangnya ada. Kalau uang ada, tinggal kita mau kerja apa ndak, itu saja”. Namun, ternyata itu hanya sesumbar dan pepesan kosong. Kenyataannya saat ini uang tidak ada, dan pemerintah berhutang.

Menengok Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, perlu Rp 5,519 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan dana yang tersedia dari APBN hanya Rp 1,178 triliun. Untuk menambal kekurangan tersebut, pemerintah Jokowi utang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Membangun infrastruktur, utang luar negeri Indonesia naik. Data Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2018 tercatat sebesar 375 miliar Dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per Dollar AS). Jumlah ini naik 10,3 persen secara tahunan. Peningkatan ULN sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Komposisi ULN adalah utang pemerintah dan bank sentral yakni sebesar 183,4 miliar dollar AS. Sementara itu, utang swasta sebesar 174,2 miliar dollar AS. Perkembangan ULN pemerintah sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan produktif dan investasi.

ULN pemerintah pada akhir Januari 2018 tercatat 180,2 miliar dollar AS yang terdiri dari obligasi negara alias SBN (SUN dan SBS atau Sukuk Negara) yang dimiliki oleh asing atau non-residen sebesar 124,5 miliar dollar AS dan pinjaman kreditur asing sebesar 55,7 miliar dollar AS.

ULN pemerintah diprioritaskan pemanfaatannya untuk kegiatan yang sifatnya produktif dan merupakan investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, antara lain berupa belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta untuk menunjang kemampuan membayar ULN tersebut.

Membangun infrastruktur sejalan dengan 9 Pilar Kesejahteraan Rakyat dan 31 program Prabowo-Sandi untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya menyelenggarakan gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan demi meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Nah, mendekati debat Capres pada Januari 2019 mendatang, Prabowo-Sandi sudah siap dalam membahas isu-isu ekonomi. Apa yang diungkapkan Prabowo-Sandi saat ini sudah membungkam tim sebelah. Setuju dengan ucapan salah satu timses Faldo Maldini, ke depan kita membutuhkan pemerintah yang rasional dalam mengelola Negara, yang hati-hati dalam memenej hutang.

Oleh: 

Sudaryono, Sekjen Koperasi Garudayaksa Nusantara