Netralitas Penyenggara Pemilu Dipertanyakan 

SIR.COM, Jakarta – Dengan banyaknya terjadi indikasi kecurangan pada Pemilu 2019 yang seolah dibiarkan oleh penyelenggara yakni KPU, Bawaslu maupun Panwaslu membuat masyarakat mempertanyakan netralitas ketiga pihak tersebut. Terbaru penyelenggara pemilu seolah mengabaikan ditemukannya surat suara yang telah tercoblos paslon petahana di Malaysia hingga banyaknya warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak mencoblos di beberapa negara hingga mereka menuntut pemilihan suara ulang.

Founder of Lokataru IndonesiaHaris Azhar menegaskan sudah sepatutnya penyelenggara pemilu menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. Menurutnya sistem pemilu Indonesia sudah sangat bagus, namun sayang masih banyak orang-orang di dalamnya yang berkinerja kurang baik hingga berpihak pada salah satu paslon.

“Jangan sampai ada kesan yang muncul berat sebelah. Demi nama baik lembaga penyelenggara pemilu, sudah seharusnya mereka bekerja dengan etika yang baik dan profesionalitas. Apalagi di hari pencoblosan penyelenggara pemilu harus perlu benar-benar diawasi dari tingkat Kebupaten, Kecamatan hingga pusat. Hal ini karena rasa kepercayaan public sudah hilang pada penyelenggara pemilu,” paparnya dalam diskusi bertajuk Netralitas Penyelengara untuk Pemilu yang berkualitas di Cikini, Jakarta, Kamis (11/04/2019).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan bahwa yang paling sering dipermasalahkan soal penyelenggara pemilu adalah penyelenggara adhoc di antaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Mereka itu bukan aktor, tapi alat kontrol demi Pemilu berjalan dengan kredibel,” jelasnya.

Lebih lanjut Titi menyorot kerap terjadinya sengketa pasca pilpres yang bisa menodai demokrasi itu sendiri. “Ketika terjadi sengketa pilpres sudah ada mekanisme hukumnya yakni melalui Bawaslu namun harus dilengkapi dengan berbagai bukti dan dalil-dalil yang sahih. Kita sangat mendorong agar Bawaslu dan pihak-pihak yang menangani sengketa pemilu dapat bekerja secara professional dan integritas termasuk jika masuk ke ranah meja hijau,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyorot titik-titik rawan Pemilu serentak 2019. Karena itu memparkan beberapa indicator daerah rawan kecurangan, modus kecurangan suara hingga tantangan Pemilu serentak 2019. Menurutnya adanya pengawas lapangan hingga tingkat TPS seharusnya bisa dimaksimalkan melakukan real count pada hari H. Dan hasilnya disampaikan kepada publik sebagai alat kontrol atau setidak-tidaknya disampaikan kepada KPU saja.

“Sebaiknya konsentrasi kepada pelanggaran yang berkaitan dengan hasil, khususnya yang berkaitan dengan suara, ada kecenderungan gugatan, baru dilakukan setelah hari H. Tapi persoalan yang digugat seringkali bukanlah hasil pungut hitung tapi pelanggaran yang dilakukan dalam proses tahapan sebelum hari H. Untuk itu perlu dipersiapkan. Harus diupayakan agar ketika sengketa hasil Pemilu dilakukan, maka diusahakan agar Pengawas Pemilu ikut serta dalam sidang sengketa. Ini untuk menunjukkan bahwa lembaga pengawas ini eksis. Jadi jangan gembira jika dalam sengketa hasil Pemilu, pengawas pemilu tidak ikut serta di sana. Sebab jika begitu, maka lembaga ini akan semakin tak dianggap penting ada. Potensi kecurangan atau pelanggaran paling besar ada di tahapan rekapitulasi suara, khususnya di tingkat kecamatan & kabupaten,” paparnya dalam acara Ayo Nyoblos, Ayo Pantau! Di Menteng, Jakarta (15/04/2019).

Meminimalisir kecurangan Gerakan #AyoNyoblos #AyoPantau #KawalPilpres2019 menyediakan aplikasi platform Kawal Pilpres 2019 dimana masyarakat bisa melaporkan hasil formulir C1 plano di setiap TPS. Ini seolah menjadi alternatif bagi masyarakat yang mulai hilang kepercayaan atas hasil survey dan penggiringan Quick Count dari lembaga survey partisan.

“Demi hasil pemilu yang netral dan berintegritas, masyarakat bisa melaporkan formulir C1 Pleno melalui platform mirko Kawal Pilpres dengan cara mengunduh aplikasi PesanKita di google play atau play store. Setelah itu klik mikro Kawal Pilpres di kanan bawah lalu daftar. Setelah terdaftar selanjutnya Anda bisa melaporkan formulir C1 Plano yang bisa dijadikan bukti kuat jika terjadi indikasi kecurangan,” papar Lina Tjindra jubir AyoNyonlos, AyoPantau.