“Mutilasi” Kemenangan Prabowo-Sandi, 6 Lembaga Survey Dilaporkan

SIR.COM, Jakarta – Lembaga survey yang sejak lama dinilai ampuh pengaruhi opini publik untuk mendukung salah satu capres sebelum Pemilu, kembali digunakan paslon petahana, Jokowi-Ma-ruf untuk memutilasi kemenangan pasangan Prabowo-Sandi versi real count yang telah dikumpulkan relawan Prabowo-Sandi dengan perolehan suara 62 persen.

Lembaga survey yang bekerja sama dengan televisi swasta seolah menjadi barometer kemenangan pemilu, padahal sejatinya pemenang pilpres secara resmi baru akan dimumumkan KPU pada 22 Mei 2019. Dengan tayangan yang massif dan terus menerus dikomentari pengamat seolah menggiring opini publik bahwa pemilu sudah dimenangkan pasangan Jokowi-Maruf dengan angka 54 persen dan Prabowo-Sandi 45 persen. Padahal secara gamblang di awal quick count yang ditayangkan Metro TV dan Indosiar dengan himpunan suara 60 persen Jokowi-Ma’ruf di angka 45 persen dan Prabowo-Sandi 54 persen. Namun dalam hitungan detik angka itu pun bertukar. Kabar ini pun bukanlah hoax, karena sejumlah pengiat media sosial membagikan video atas penukaran hasil survey yang dilakukan oleh kedua media tersebut.

Terkait hal itu, tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melaporkan 6 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick qount) pemilihan presiden 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keenam lembaga itu adalah LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politica, SMRC, Poltracking, dan Voxpol Institute.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Djamaluddin Koedoeboen di Kantor KPU RI mengatakan pelaporan dilakukan karena pihaknya menilai lembaga-lembaga itu tidak ilmiah dalam melakukan kegiatannya. “Fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan hasil perhitungan,” kata Djamaluddin Koedoeboen, Kamis (18/04/2019).

Menurut Djamaluddin, sebaiknya lembaga survei menunggu hasil resmi KPU terkait hasil pemilu 2019. Sebab, masyarakat dianggap sedang bingung dengan hasil pemilu sesungguhnya. Karena itu, BPN meminta KPU RI menghentikan semua tayangan soal hitung cepat hasil pemilu 2019 karena dianggap bisa merugikan Prabowo-Sandiaga atau Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kami lihat dugaan desain sedang dimainkan sekarang. Ada semacam by order lah itu, dugaan kami itu. Tapi jangan sampai masyarakat dirugikan dengan berita bohong begitu. Bagaimana mungkin misal sampel 2.000 untuk mewakili 810.000 lebih TPS. Itu nggak bagus,” katanya.

Selain dilaporkan pada penyelenggara pemilu, secara terpisah, keenam lembaga survei itu juga dilaporkan ke Bakreskrim Polri pada hari yang sama oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH). Pitra menyebutkan alasan mengadukan keenam lembaga itu lantaran hampir seluruh lembaga survei hasilnya memenangkan Paslon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, dia mengklaim ribuan TPS memenangkan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi.

Menurut Pitra, jika berdasarkan hasil pengumuman KPU Pusat nanti diputuskan pemenangnya adalah Prabowo-Sandi, maka yang bertanggungjawab atas penyebaran kebohongan publik adalah lembaga survei yang menampilkan quick count Jokowi-Amin menang. Keenam lembaga survei itu atas dugaan tindak pidana kebohongan publik dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Karena hasil survei ini jelas-jelas membingungkan masyarakat kita. Kalau kita berpatokan kepada quick count, kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Padahal data KPU bilang mereka mendapatkan ribuan TPS memenangkan Prabowo dengan persentase 56% tadi malam,” tutur Pitra, Kamis (18/4/2019).

Pitra mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk segera melakukan audit terhadap seluruh lembaga survei yang memenangkan Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin. Tujuannya, lanjut Pitra, untuk mengetahui TPS mana saja yang telah disurvei oleh lembaga survei tersebut. (D. Ramdani)