Laporkan 73 Ribu Salah Input, BPN Minta Bawaslu Stop Situng KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan temuan kesalahan input Situng (sistem perhitungan) KPU yang merugikan kubu Prabowo-Sandi.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya didampingi Sekretaris Relawan Dian Islamiati dan pakar IT BPN Nur Iman Santoso menyampaikan Tim Relawan IT BPN menemukan 73.715 kesalahan input data Situng atau sekitar 15,4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput KPU.

“Kesalahan entry ini kami kumpulkan dari tanggal 19 April sampai 1 Mei 2019. Bagaimana jika seluruh data TPS masuk, keaalahannya bisa mencapai 30 persen,” jelasnya.

Sebelumnya Tim Relawan IT BPN telah dua kali menyampaikan temuan salah hitung mulai dari 9 ribu hingga 13 ribu salah entry di aplikasi Situng KPU yang telah diverifikasi, namun tidak ada perubahan berarti pada hasil perolehan suara Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi.

“Ini kami leporkan dan membawa sebagian bukti sehingga Dengan cepat Bawaslu bisa  menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Pemilu 2019,” paparnya di Bawaslu.

Menurut temuannya, kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur 5.826 TPS, Sumatera Utara 4.327 TPS, Sumatera Selatan 3.296 TPS, dan Sulawesi Selatan 3.219 TPS.

“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15.4 persen,” ujar Mustofa.

Dari berbagai kesalahan input tersebut yang paling banyak adalah tidak ada C1 lembar 1 sebanyak 33.221. Tidak ada C1 lembar 2 (33.199). Tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 (29.731).

“Jumlah total suara dan kehadiran tidak sesuai (12.451). Total perolehan suara paslon 01, paslon 02 plus suara tidak sah (8.279). Total suara sah paslon 01 dan paslon 02 tidak cocok (6.836),  Total suara sah dan tidak sah, tidak  cocok (5.134), suara paslon 01 melebih kehadiran pemilih (2.394), suara paslon 02 melebih kehadiran (1.124) dan jumlah kehadiran melebihi DPT (1.112),” kata Dian menambahkan.

Dian berharap Bawaslu segera menghentikan Situng KPU dan melakukan audit forensik IT secara independen. “Faktanya sangat mengerikan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan KPU bertindak sangat tidak profesional. Sangat menyesatkan publik. Apalagi Situng ini ditayangkan di sejumlah stasiun TV,” ujarnya.

Dian mengingatkan KPU bahwa kesalahan input data dan menghilangkan hak suara pemilih, bisa berujung pidana. “KPU harus segera menghentikan proses Situng dan penanyangannya, tanpa harus menunggu keputusan Bawaslu.” Pungkasnya. (D. Ramdani)