Harga Pangan Melonjak Petani Paling Menderita

SIR.COM, Jakarta –Harga kebutuhan pangan yang melonjak dan tidak stabil membuat daya beli masyarakat semakin melemah. Pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan. Dampak terbesar harga pangan yang terus tidak stabil dialami para petani. Harga komoditas pangan yang anjlok pada saat panen raya  membuat petani merugi. Sementara saat tidak panen petani justru tidak bisa menikmati harga komoditas pangan yang melonjak karena tidak ada yang bisa dijual. Masyarakat kelas bawah juga sudah merasakan dampak kenaikan harga bahan pangan. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi titik terlemah Pemerintah saat ini. Dengan bergejolaknya harga pangan, kehadiran pemerintah dibutuhkan. Mampukah pemerintahan Jokowi mengatasi persoalan harga kebutuhan pangan yang melonjak dan tidak stabil?

Beberapa harga komoditas pangan mengalami kenaikan pada awal tahun 2019. Dari data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menunjukkan di tingkat pedagang eceran harga beras premium meningkat cukup tajam dari tanggal 7 Januari  2019 Rp 12.276 per kg menjadi Rp 12.467 per kg pada 13 Januari 2019. Beras Medium juga masih berfluktuasi dari Rp 10.879 per kg pada 7 Januari 2019 dan sempat turun menjadi Rp 10.579 pada 8 Januari 2019. Namun kemudian kembali naik menjadi 10.828 per kg pada 13 Januari 2019. Jagung pipilan kering juga masih melonjak dari Rp 6.847 per kg pada 7 Januari 2019 menjadi Rp6.892 per kg  pada 13 Januari 2019. Harga daging ayam dari Rp 35.000 per kg pada 8 Januari 2019, naik menjadi Rp 40.000 per kg pada 13 Januari 2018.  Harga bawang merah berfluktuasi dari Rp 30.186 per kg pada 7 Januari 2019 dan sempat turun menjadi Rp 29.318 pada 8 Januari 2019. Namun kembali naik Rp 30.157 per kg pada 13 Janurai 2019. Harga telur ayam  juga berfluktuasi dari Rp25.001 per kg pada 7 Januari  2019 menjadi Rp 24.863 per kg pada 13 Januari 2019. Penurunan drastis harga pangan terlihat pada cabai merah keriting dari Rp 30. 639 per kg pada 7 Januari 2019 menjadi Rp 29.268 per kg pada 13 Januari 2019. Hal yang sama terjadi pada cabai rawit merah dari Rp 39.494 per kg turun cukup tajam menjadi Rp 37.644 per kg pada 13 Januari 2019. Bahkan di tingkat produsen harga cabai merah anjlok cukup tajam seperti dialami Petani Desa Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang kemudian beramai-ramai membuang cabai merah yang baru dipanen ke jalan raya pada Jumat (11/1/2019).  Aksi itu sebagai bentuk protes dan kekesalan mereka atas anjloknya harga cabai di tingkat petani. Mereka menuntut pemerintah segera menstabilkan harga jual cabai merah agar petani tidak merugi. Sambil berteriak harga cabai anjlok, para petani terus membuang cabai merah ke Jalan Raya Demak-Godong. Sejak akhir tahun 2018, harga cabai terus merosot dari semula Rp20.000 per kg jadi Rp15.000. Sekarang turun lagi dari harga Rp 15.000 jadi Rp 6.000 per kg.

Sebelumnya, pada 4 Januari 2019, harga cabai sempat menyentuh harga hingga Rp 100 ribu/kg di  Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi di Tarakan memang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Pada Desember lalu, inflasi bulanan Tarakan mencapai 1,6% dan inflasi sepanjang 2018 sebesar 5%. Perubahan harga cabai merah pada panen raya ini lebih buruk dibanding tahun lalu. Para petani berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai merah yang terus merosot. Di Kabupaten Demak, sedikitnya ada 1.100 hektar tanaman cabai merah yang akan dipanen. Dengan anjloknya harga cabai, petani tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pada minggu pertama Januari 2019 terjadi inflasi 0,5 persen secara month to month. Sementara, secara year on year (yoy) tercatat sebesar 0,03 persen. BI memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2019 masih akan berada di bawah 3,5 persen. Namun risiko inflasi masih akan ada seandainya pemerintah melepas kebijakan Bahan Bakar Minyak ( BBM). Adapun faktor penyumbang terjadinya inflasi pada minggu pertama Januari 2019 ini antara lain komoditas pangan seperti daging, telur, cabai, dan bawang.

Tidak Ada Intervensi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kenaikan harga pangan dipengaruhi permintaan dan suplai. Masalah suplai tidak hanya mengenai pasokan, tetapi juga termasuk sisi distribusi , kelembagaan dan cadangan. Permintaan pangan sesuai kebutuhan, artinya tidak akan terjadi tekanan permintaan kecuali kalau tiba tiba misalnya terjadi ledakan penduduk. Dalam hal ini fluktuasi harga pangan lebih disebabkan  karena sisi suplai, sehingga harus diidentifikasi apakah pasokannya kurang  dengan melihat sisi produksinya. Misalnya cabai produksinya sangat fluktuatif karena sistem pertanian cabai kita masih sangat konvensional. Penggunaan teknologi tidak harus canggih. Misalnya kalau musim hujan petani diberikan sosialisasi bagaimana teknologi supaya cabainya tidak rusak, begitu juga mengenai sistem tanamnya dan  sebagainya. Selama ini tidak ada inovasi dan hal ini menyebabkan petani menanam cabai secara musiman sehingga fluktuasi harga relatif tinggi sekali. Kalau petani serentak panen cabai maka harga cabai bisa anjlok  di bawah Rp 10 ribu per kg tapi begitu tidak panen harganya sampai Rp 70 ribu per kg atau Rp 100 ribu per kg. Ini yang harus diperbaiki di sisi hulunya.

Lebih lanjut menurut Enny, faktor kedua terkait logistik atau cadangan. Saat petani panen, peran cold storage penting sekali tapi manajemen stok saat ini tidak ada  dan investasi pembiayaan ke sana tidak ada. Dana-dana desa sebenarnya bisa digunakan untuk hal seperti itu. Sekarang banyak pasar direvitalisasi tetapi infrastruktur mengenai  ketersediaan cold storage untuk disewakan ke pedagang itu tidak ada sehingga saat ada gangguan di distribusi seperti hujan atau banjir maka harga komoditi langsung bergejolak. Sebagai contoh saat tahun baru karena banyak pedagang tidak berjualan dan bersamaan dengan  musim hujan, maka harga sayuran saat awal tahun 2019 langsung melonjak 3-4 kali lipat, termasuk cabai.  Faktor lain kelembagaan atau tata niaga dimana petani tidak memiliki akses langsung ke penjual, tetapi harus melalui berbagai  macam rantai pasok. Selain itu koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang dari  dulu tidak pernah ada.

Hermanto Siregar , Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB dan Rektor Perbanas Institute Jakarta mengatakan, komoditas pertanian seperti cabai, daging ayam, telur dan lainnya memiliki karakteristik musiman atau seasonality. “Pasti kalau panen raya harganya anjlok, karena saat panen suplainya banyak tetapi permintaannya  lebih rendah daripada suplai, sehingga harganya turun.  Pada saat paceklik  suplainya sedikit tetapi permintaannya tetap, maka harganya melonjak. Kondisi itu akan terus terjadi kondisi tersebut jika tidak ada intervensi pemerintah,” jelas Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) ini.

Komoditas seperti telur ayam atau daging ayam juga dipengaruhi oleh harga pakan yang komponen terbesarnya jagung. Kalau jagung impor harganya tinggi maka  harga pakan juga naik. Peternak akhirnya tidak sanggup membeli pakan dengan harga tinggi, sehingga produksi ternaknya juga terbatas.

Hermanto menilai, harga komoditas di Indonesia sudah terlanjur lebih tinggi dibandingkan harga di internasional, seperti harga beras atau gula.  Sebagai contoh harga beras domestik 30-40 persen di atas harga tingkat dunia, artinya kalau orang beli dari luar negeri dan kemudian dijual di dalam negeri pasti akan untung. “Ini artinya importir tetap akan senang melakukan impor karena mengejar keuntungan, dan akhirnya importir yang menikmati keuntungan tersebut,” tambahnya.

Kebutuhan pangan masih ada yang diimpor karena kemampuan untuk memproduksi sendiri masih berat. Kalau impor dengan kurs yang mahal jatuhnya memberatkan masyarakat. “Untuk daging sapi sekitar 30 persen masih diimpor, dengan kurs yang sekarang harganya sulit di bawah Rp 100 ribu per kg padahal pemerintah waktu itu ingin harganya Rp 60 ribu/kg. Dengan kurs rupiah melemah terus makin susah membuat harga daging di bawah Rp 100 ribu/kg. Begitu pun bawang putih 90 persen dari impor. Beras impornya tidak terlalu besar, meskipun impor itu dilakukan biasanya untuk cadangan. Dari banyak kebutuhan pangan, paling besar impor terigu atau gandum karena kita tidak bisa memproduksi sendiri. Kemudian setelah terigu, impor gula juga cukup besar sekitar 40 persen dari kebutuhan. Kalau daging ayam sudah swasembada, tapi harga daging ayam masih naik karena bahan pakannya seperti bungkil kedelai masih diimpor, selain itu memakai listrik saat pemeliharaan. Biaya listrik dan bungkil naik membuat harga daging ayam ikut naik. Telur ayam juga sudah swasembada, tapi masih tergantung listrik yang tarifnya naik. Begitu juga ongkos angkutan naik sehingga telur harganya naik, ini yang harus diantisipasi dari awal sehingga tidak memberatkan kelompok Rumah Tangga Bawah,” terang Hermanto.

Pengamat ekonomi yang juga guru besar Universitas Indonesia Anwar Nasution menilai harga kebutuhan pokok naik karena produksi tidak naik dan di sisi lain  rupiah melemah sehingga harga barang impor mahal. Ini saling kait mengkait. Yang menjadi persoalan adalah tidak ada kebijakan bagaimana untuk meningkatkan ekspor dan bagaimana meningkatkan efisiensi dalam negeri. “Coba saja lihat Indonesia merupakan pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, tapi sampai di tanah suci para jamaah haji maupun umrah memakai produk pakaian ihram buatan China, kenapa pemerintah tidak mewajibkan semua jamaah umrah dan haji pakai buatan dalam negeri, begitu juga makanan, penginapan, dan lainnya bisa dilakukan orang Indonesia. Itu harus digalakkan untuk menghasilkan devisa,” ujarnya.

Menurut Anwar Nasution, ekspor tidak berjalan karena masalah inefisiensi. Harga-harga bahan kebutuhan pokok naik karena korupsi terus menerus sehingga harga menjadi mahal. Produksi beras di dalam negeri tidak cukup sehingga harus impor dari luar negeri yang seharusnya dibayar dengan devisa. Devisa ada jika ada ekspor, tetapi ekspor tidak jalan. Begitu juga telur ayam terkait dengan pakan ternak yang masih diimpor. Sementara harga pakan ternak meningkat saat Rupiah melemah karena meningkatnya biaya impor. Telur ayam naik karena peternakan kita tidak tidak bersaing dengan Australia atau India dan ongkos angkut juga mahal.

Pemburu Rente

Ekonom Faisal Basri mengatakan rente turut meningkatkan penetrasi impor di Indonesia dan aktor-aktornya ikut menyumbang di pemilu nanti. Ia menyoroti impor beras sepanjang Januari-November 2018 yang mencapai 2,2 juta ton. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan 2017 dan merupakan yang tertinggi sepanjang era pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, jumlah tersebut menurutnya juga merupakan volume impor tertinggi ketiga sejak era Orde Baru. Data BPS menunjukkan volume impor beras di tahun 1999 mencatatkan rekor tertinggi yang mencapai 4,8 juta ton. Selanjutnya, RI mengimpor sekitar 2,75 juta ton beras di 2011.

Faisal Basri juga mengkritik besarnya impor gula yang dilakukan dua tahun belakangan ini. “Menjelang pemilu, tiba-tiba Indonesia menjadi pengimpor gula terbesar di Dunia. Praktek rente gila-gilaan seperti ini berkontribusi memperburuk defisit perdagangan,” ujar Faisal Basri seperti dikutip dari cuitan di Twitter-nya @FaisalBasri , Selasa, 8 Januari 2019. Melalui cuitannya itu, Faisal Basri juga mengunggah infografik berupa grafik batang berjudul “Principal Sugar Importing Countries in 2017/2018” yang bersumber dari Statista. Dari grafik batang itu terlihat sepanjang tahun 2017-2018, Indonesia mengimpor gula hingga 4,45 juta ton. Volume impor gula ini tertinggi dibanding Cina (4,2 juta ton), Amerika Serikat (3,11 juta ton), Uni Emirat Arab (2,94 juta ton), Bangladesh (2,67 juta ton), dan Aljazair (2,27 juta ton). Volume gula yang diimpor Indonesia itu juga melampaui negara seperti Malaysia (2,02 juta), Nigeria (1,87 juta ton), Korea Selatan (1,73 juta ton), dan Arab Saudi (1,4 juta ton).

Ia juga mempersoalnya tingginya harga eceran gula di Indonesia selama Januari 2017 hingga November 2018. Harga eceran gula di Indonesia 2,4 hingga 3,4 kali lebih mahal dari harga gula Dunia selama Januari 2017 sampai November 2018.

Senada dengan Faisal Basri, Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan kebijakan impor merugikan petani. Bayangkan pemerintah impor garam 1,5 juta ton lebih banyak  dari yang seharusnya. Lalu impor gula 2 juta ton lebih banyak dari yang dibutuhkan. “Mereka bilang tidak akan lagi mendukung Jokowi. Petani di  Jawa Tengah dan Jawa Timur nggak mau pilih lagi Jokowi,” tegas  Rizal.

Menurut Rizal, policy impor menciptakan ketergantungan permanen. Misalnya saat panen bawang di Brebes, impor bawang dinaikkan sehingga petani rugi. “Tahun berikutnya petani kurangi panen tapi begitu sudah panen, impor dikurangi sehingga harga naik, yang untung kartelnya. Tahun depan petani kurangi menanam dan setiap panen diturunkan, itu menciptakan ketergantungan permanen terhadap impor, ini berbahaya sekali. Bukannya kita nggak bisa menanam bawang, jagung dan lain-lain.  Saya usul di sidang kabinet saat jadi Menko Perekonomian sikat mafia kartel, kalau itu kita lakukan harga kedelai turun, harga daging akan turun 75 persen, tapi sekarang ini harga daging 2 kali lebih mahal dari di Sydney atau Thailand,” ucapnya.

Menurut Faisal Basri, pemerintahan Jokowi gagal merangkul 40 persen termiskin yang tidak dapat fasilitas jalan tol, MRT, kereta bandara, dan BBM satu harga. “Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, tapi nilai tukar petani turun di akhir era pemerintahan Jokowi ini. Bahkan sekarang harga beras di tingkat petani ditekan karena pemerintah ingin harga beras murah,” jelasnya.

Faisal Basri menilai pemerintahan Jokowi abai untuk mengangkat nasib 40 persen masyarakat termiskin. 40 persen tercermin dari suara yang banyak diperoleh Sudirman Said di Jateng dan Sudrajat di Jabar yang tiba-tiba besar. “Ini adalah orang-orang yang tadinya pilih pak Jokowi pindah karena merana akibat dibangunnya jalan tol,” ucapnya.

Kebijakan Jangka Pendek

Diakui Herman Siregar, harga kebutuhan pokok terutama beras di Indonesia masih mahal dibanding negara lain. Karena itu, ia menganjurkan sebaiknya didesain kebijakan supaya harganya tidak memberatkan konsumen tetapi petani juga mendapatkan harga yang wajar.  Kalau misalnya semua beras dibuat murah, pendapatan petani rendah. Sehingga didesain kebijakan dimana tingkat harga yang diterima petani cukup layak tetapi harga di konsumen tidak terlalu mahal, dalam hal ini biaya- biaya perantara dari petani sampai konsumen harus dipangkas. Sehingga tengkulak harus dibatasi dan pajak juga jangan membebani petani. Seperti lahan pertanian ada Pajak Bumi dan Bangunan, untuk pengolahan pangan terkena pajak, distributor juga kena pajak, karyawannya juga kena pajak. Toko yang menjual bahan pokok juga kena pajak PPN. Baik pajak pemerintah maupun pungli. Sebaiknya dibuat simpel, misalnya pajak di bagian ujungnya saja. Pengaruh pajak ini bisa sekitar 10-20 dari harga barang, kalau dibuat penyederhanaan dan bisa efisien 10-20 persen bisa meringankan beban konsumen.

Enny Sri Hartati, Director of Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) mengatakan harga bahan pokok naik dan sekarang kecukupannya dipenuhi dengan impor. Ini artinya pemerintah gagal melaksanakan amanat konstitusi yaitu kesejahteraan masyarakat umum.

Ahmad Heri Firdaus, peneliti INDEF mengkritik pemerintah yang terkesan mengkambingkanhitamkan sesuatu hal, apabila pasar bergejolak. Lalu pemerintah biasanya mengambil langkah kebijakan yang hanya orientasi jangka pendek. Misalnya telur dibuat ada harga minimum, seperti halnya HET (harga eceran tertinggi) pada beras. “Dunia bisnis itu tidak bisa didikte oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya membuat iklim usaha dan investasi semakin kondusif. HET itu tujuannya baik supaya tidak mahal, tapi kita harus lihat sisi hulunya kenapa mahal, itulah yang diperbaiki dan diurai. Misalnya pakan ternak impor langka, apakah keran impor dibuka atau meningkatkan produksi jagung sehingga menambah suplai. Intinya kebijakan itu harus berorientasi jangka panjang dan harus menuju akar masalahnya. Saat ini memang kebijakan hanya jangka pendek maka kepentingan berbau politis. Kebijakan jangka panjang itu hasilnya masih lama, tapi harapannya permasalahan bisa selesai dulu. Untuk berbagai kasus, pemerintah ini masih tersandera dengan kepentingan jangka pendek karena target jangka pendek, sementara upaya memperbaiki fundamental masih terlewatkan. Beberapa saat masalah reda, dan nanti akan muncul masalah yang sama seperti ini, dan malah mungkin lebih parah,” ucapnya.

Daya Beli Melemah

Kebutuhan pokok yang meningkat harganya berdampak pada daya beli yang melemah, dan masyarakat kelas bawah paling banyak merasakan dampaknya. Kondisi ini bisa menurunkan kesejahteraan dan kemiskinan menjadi semakin sulit ditekan. Enny Sri Hartati mengakui di rumah tangga terutama rumah tangga konsumsi yang 40 persen ke bawah menghadapi tekanan. Di pedesaan, jumlah pendapatan masyarakatnya  sekitar 75% untuk pangan, dan di perkotaan sekitar 70%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut dalam tujuh tahun terakhir inflasi  harga pangan yang bergejolak atau volatile food  selalu lebih tinggi dari inflasi umum pada periode Lebaran dan akhir tahun. BPS juga menyebut porsi pengeluaran dari 40 persen kelompok masyarakat kelas bawah mayoritasnya atau sekitar 70-75 persen untuk pangan.   “Kalau harga pangan naik artinya untuk pengeluaran non pangan akan menurun, sehingga akan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Saat ini tingkat inflasi di pedesaan jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Sebenarnya inflasi itu hal yang  wajar dan terjadi di semua negara. Inflasi di Indonesia sebenarnya rendah secara statistik angka, tetapi yang menjadi persoalan adalah harganya di level tinggi. Inflasi merupakan  perubahan harga dari waktu ke waktu.  Kalau harga sebelumnya sudah tinggi dan esok harinya tidak naik  maka harga itu tetap tinggi, artinya inflasi rendah tetapi di level harga yang tinggi , itu yang terjadi di Indonesia. Jadi semua  harga komoditas pangan di Indonesia semuanya berada di atas harga komoditas internasional. Tidak hanya cabai,  tetapi juga gula, garam, beras, kedelai, jagung.  Problem fundamentalnya memang produktivitas dan tingkat efisiensi biaya produksi. Hal itu diperparah dengan  berbagai persoalan seperti tata niaga, kelembagaan, dan sebagainya,” papar Enny.

Dampak selanjutnya jika pemerintah berlarut- larut dalam menangani persoalan ini, menurut Enny  tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, dimana 56 persen pertumbuhan ekonomi kita sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga. Kalau  konsumsi  rumah tangga terganggu otomatis target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tidak akan mungkin tercapai. Kalau tidak akan  tercapai selanjutnya tidak akan ada investasi, dan kalau target investasi tidak tercapai  maka pemerintah  akan kesulitan menyediakan lapangan kerja dan seterusnya.

Secara global maupun domestik memang tahun 2019 ini  terjadi pelemahan. Secara global pertumbuhan ekonomi tahun 2019  diproyeksikan akan menurun dibandingkan 2018. Bank Dunia  juga telah merevisi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 menjadi 2,9 persen dari 3 persen di 2018 lalu. Berbagai  hal yang menjadi pertimbangan Bank Dunia terkait perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melemahnya aktivitas perdagangan  dan manufaktur dunia, masih tingginya ketegangan perdagangan, dan beberapa negara berkembang besar harus menghadapi tekanan pasar keuangan. Laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang akan lebih lambat dari yang diperkirakan yaitu 4,2 persen tahun ini.  Semakin meningkatnya gejolak di pasar keuangan negara berkembang akan mengancam upaya dunia dalam mengurangi kemiskinan.

Untuk pasar domestik persoalannya potensi ancaman terhadap inflasi meningkat dibanding tahun 2018. Kalau potensi ancaman inflasi meningkat akan menggerus daya beli masyarakat  yang semakin menurun, sehingga konsumsi rumah tangga  dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. “Masyarakat itu sebenarnya tanpa diajari sudah akan mencari solusi masing-masing, hanya saja masyarakat memiliki keterbatasan dan tidak punya pilihan ketika misalnya  harga-harga yang sangat basic seperti Tarif Dasar Listrik, BBM, gas, itu semuanya  tidak punya pilihan. Tidak  mungkin masyarakat menggunakan kayu bakar atau jalan kaki , artinya begitu  harga yang sangat basic itu ada tekanan  kenaikan harga  maka masyarakat akan menyesuaikannya dengan membuat skala prioritas,” tambah Enny.

Di desa bisa sampai 60 persen pengeluarannya untuk pangan sehingga kalau harga pangan naik masyarakat desa bisa menjadi sengsara. Kalau di kota sekitar 30 persen untuk pangan. “Untuk mengatasi kondisi ini, mestinya kebutuhan pokok harus bisa terjamin dengan harga terjangkau.  Dan yang harus diperhatikan adalah golongan masyarakat pendapatan rendah. Selain itu petani dan pelaku UKM skala kecil dan mikro juga harus diperhatikan,” tambah Hermanto Siregar.

Hermanto Siregar mengatakan, intervensi pemerintah perlu dilakukan supaya bisa menyerap over supply atau kelebihan suplai yang terjadi pada  saat panen raya. Kalau itu dilakukan terlambat percuma juga karena tentu harganya sudah anjlok di level petani. Begitu menjelang panen raya, di situlah sebetulnya  pemerintah harus masuk ikut membeli atau melakukan pengadaan. Bulog diberikan tugas untuk itu. Kementrian Perdagangan atua Dinas Perdagangan juga harus punya kepedulian dengan melakukan pembelian-pembelian sebelum melimpah ruah saat panen raya.

Selain solusi jangka pendek dengan intervensi pemerintah sebelum panen raya, perlu solusi jangka menengah panjang dengan mengembangkan industri pengolahan, yang mana harus diwajibkan lembaga seperti Bulog untuk membeli komoditi yang diperkirakan akan over supply di tingkat petani dengan harga yang wajar.  “Seharusnya pemerintah mengatur harga komoditas. Kalau Harga Pembelian Pemerintah (HPP)  dibuat rendah oleh pemerintah, maka akan membuat petani menderita juga karena petani tentu ingin HPP-nya tinggi. Ini sebuah dilema. Sehingga bagaimana agar HPP ini diatur  secara efektif sehingga petani bisa menikmati harga  yang tinggi. Selain itu impor dilakukan hanya pada saat produksi komoditas sedikit atau memang membutuhkan impor , dan dilakukan bukan saat panen raya,” tambah Hermanto Siregar.

Selain jangka pendek intervensi pemerintah secara cepat dan jangka menengah perlu dibangun industri pengolahan sehingga saat ada over supply bisa diserap, atau saat komoditas kurang maka impor betul begtul terukur jumlahnya dan waktunya tepat. Menurut Hermanto Siregar langkah ketiga yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan teknologi, misalnya cabai bisa diproduksi saat cuaca tidak mendukung dengan ditanam di rumah kaca. Sehingga tidak ada istilah paceklik lagi dan harga tidak meroket sampai tinggi sekali. Pemerintah juga harus membuka sumber permodalan untuk meningkatkan teknologi. Di samping itu harus disertai dengan perencanaan produksi atau budidaya supaya tidak terjadi over supply dan menghindari harga anjlok secara signifikan.  “Dampak terbesar dari harga pangan yang terus tidak stabil, tentu bagi petani merupakan ketidakpastian atau resiko. Petani sudah menanam komoditi tapi  saat panen tiba-tiba harganya anjlok, atau saat tidak panen harganya justru tinggi sehingga petani tidak bisa menikmati harga tinggi karena tidak ada yang bisa dijual. Resiko juga dialami pedagang, tapi tidak sepedih yang dialami petani. Pedagang menjual berbagai macam komoditas, kalau misalnya harga cabai sedang turun  bisa mendapat keuntungan dari penjualan komoditas pangan lainnya.  Tapi pedagang sesungguhnya juga menginginkan supaya harga komdoiti stabil  sehingga bisa memprediksi keuntungan dari penjualan. Bagi konsumen tentu juga menginginkan harga yang stabil, karena kalau tidak stabil maka pengeluaran rumah tangga akan tergerus . Jadi yang paling terdampak di urutan pertama adalah petani, kemudian konsumen dan terakhir baru pedagang,” pungkas Hermanto Siregar. (Ekawati)