Harga Pangan Melonjak, Kemiskinan Meningkat

SIR.COM, Jakarta – Di penghujung tahun 2018 harga pangan semakin melonjak. Sejak Mei 2018, harga telur ayam dan daging ayam ras sudah mulai mengalami peningkatan dan puncaknya di bulan Juli 2018 karena supply telur dan daging yang kurang, sedangkan permintaan bertambah. Kenaikan harga pangan berdampak pada kenaikan inflasi dan selama tiga tahun terakhir di era Pemerintahan Joko Widodo, inflasi tertinggi selalu jatuh di bulan Desember karena konsumsi masyarakat meningkat di akhir tahun.

Survei Perkiraan Harga (SPH) Bank Indonesia (BI) pada minggu ke-1 Desember mencatat inflasi sebesar 0,30 persen dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan yaitu telur ayam ras 8,5 persen, bawang merah 6,6 persen, wortel 11,6 persen, kacang panjang 7,1 persen.  Dari data BI tersebut telur ayam ras menyumbang andil inflasi cukup besar yakni 0,06 persen. Selain itu bawang merah sebesar 0,03 persen dan daging ayam ras 0,02 persen.

Data dari Informasi Pangan Jakarta pada Minggu (16/12/2018) menunjukkan kenaikan harga beras  IR 64  sebesar Rp 9.404/kg, naik Rp 41 dari  hari sebelumnya,  cabe merah keriting naik Rp 157 menjadi Rp 32.074/kg dibanding hari sebelumnya,  harga ayam broiler/ras naik Rp 484 menjadi Rp 35.307/ekor dibanding hari sebelumnya, dan harga telur ayam ras naik Rp 45  menjadi Rp 26.267/kg dibanding hari sebelumnya.

Tak hanya kebutuhan pokok, tarif listrik juga naik signifikan. Ini karena pemerintah memutuskan untuk melakukan pencabutan subsidi listrik kepada 19 juta pelanggan rumah tangga berdaya 900 Volt Ampere (VA) sejak Januari 2017. Karena pencabutan subsidi, listrik naik hingga 100%.

Rupiah yang terus melemah juga membuat ekonomi Indonesia kian melempem. Di awal tahun 2018, nilai tukar Rupiah atas Dolar di angka Rp 13.500, namun posisi Rupiah berdasarkan data kurs Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, pada 14 Desember 2018 berada di posisi Rp 14.585 per dollar AS. Potret ini menjadi gambaran pemerintah Jokowi yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.

Masalah Inefisiensi Ekonomi

Anwar Nasution, Ekonom Senior dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan mikro ekonomi di era Jokowi, ada masalah inefisiensi sehingga ekspor tidak jalan. Harga-harga bahan kebutuhan pokok naik, karena korupsi terus menerus sehingga harga menjadi mahal. Harga daging naik menggambarkan bahwa sarana transportasi masih buruk sehingga tidak bisa membawa daging sapi dari pulau Sumbawa ke pulau Jawa.  Sementara untuk beras, produksi dalam negeri tidak cukup, sehingga harus impor dari luar negeri yang seharusnya dibayar dengan devisa. Devisa ada jika ada ekspor, tetapi ekspor tidak jalan.

“Begitu juga telur terkait dengan pakan ternak yang masih diimpor. Sehingga harganya meningkat saat Rupiah melemah karena meningkatnya biaya impor. Telur naik karena peternakan kita tidak baik, tidak bersaing dengan Australia atau India. Ongkos angkut juga mahal,” jelasnya.

Ahmad Heri Firdaus, Peneliti dari Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan bahwa ekonomi mikro sedang mengalami berbagai tekanan. Sektor mikro antara lain pertanian, pertambangan, industri manufaktur, pengolahan, jasa keuangan dan jasa non keuangan. Khusus sektor industri merupakan penyumbang ekonomi terbesar Indonesia. Sektor pertanian memberikan kontribusi utama dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 30% dan dari sektor industri sebesar 15%.

Namun kenyataannya sektor pertanian dan industri semakin tertekan dari berbagai sisi. Mulai dari biaya produksi hingga bahan baku harganya terus meningkat. Bahan baku impor semakin mahal, karena rupiah lemah. Lalu dari sisi tenaga kerja, Upah Minimum Propinsi (UMP) meningkat tiap tahun, tapi produktivitas tenaga kerja masih dikeluhkan.

“Ada juga yang masih sulit mendapatkan energi, seperti listrik, gas, terutama industri yang memakai gas karena harga gas yang cenderung tinggi. Tarif listrik juga termasuk tinggi dan dikeluhkan pihak industri yang bisa mengganggu stabilitas, karena seringkali padam terutama di beberapa daerah. Biaya logistik dan transportasi yang mahal ditambah pungutan pajak juga membuat struktur biaya kalangan industri juga meningkat.  Barang yang diproduksi dijual susah, diekspor juga susah, mau dijual dalam negeri juga susah, karena banyak persaingan dari industri negara lain, seperti China, Vietnam, Thailand yang lebih murah harganya. Ini membuat indusri kita mengalami tekanan. Pemerintah harus membantu supaya inovasi dari pelaku usaha sehingga bisa melewati situasi-situasi seperti ini,” terang Ahmad Heri Firdaus.

Lana Soelistianingsih, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia menilai kondisi mikro ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo, ada 4 hal yang disoroti yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi,  infrastruktur dan ekonomi maritim.  Namun yang diprioritaskan Pemerintahan Joko Widodo sampai saat ini adalah infrastruktur dan ekonomi maritim. Khusus untuk pangan masih banyak impor dan hal ini memang cara pemerintah mensiasati dengan solusi jangka pendek. “Impor sudah pasti membutuhkan devisa dan hal itu akan membuat Rupiah semakin melemah. Kalau pemerintah masih terus aktif impor maka Rupiah akan makin melemah,”katanya.

Anwar Nasution menambahkan, Rupiah saat ini melemah karena kebijakan fiskal tidak baik, APBN selalu defisit dan utang pemerintah ke luar negeri selalu meningkat. Di era Orde Baru, utang pemerintah dalam bentuk utang lunak, tetapi sekarang ini mahal bunganya. “Pemerintah melakukan utang ke China maupun menjual SUN (surat utang berharga) karena penerimaan pajak tidak naik. Seharusnya penerimaan pajak Indonesia sebesar 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) tetapi saat ini baru bisa dicapai setengahnya. Nah, maka dari itu Indonesia kerjanya utang melulu,” katanya.

Enny Sri Hartati, Director of Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) mengatakan harga bahan pokok naik dan sekarang kecukupannya dipenuhi dengan impor. Ini artinya pemerintah gagal melaksanakan amanat konstitusi yaitu kesejahteraan masyarakat umum.

“Harga bahan pokok setelah lebaran naik bukan karena tekanan permintaan karena penghasilan masyarakat turun. Ini ada persoalan di sisi supply, artinya ada pasokan yang turun atau biaya produksinya naik. Harga bahan pokok naik karena listrik naik,  harga energi naik, harga bahan baku naik karena impor, depresiasi dan lainnya,” ujarnya.

Daya Beli Melemah

Kebutuhan pokok yang meningkat harganya, dampaknya adalah daya beli melemah yang paling dirasakan oleh masyarakat bawah. Ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat terutama kalangan menengah bawah menurun dan kemiskinan semakin sulit ditekan. Ini karena bagi masyarakat bawah sebagian besar pendapatannya untuk pangan.

Hermansyah Siregar, Pengamat Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor mengatakan bahwa masyarakat di pedesaan bisa  sampai 60 persen pengeluarannya untuk pangan sehingga kalau harga pangan naik akan menjadi sengsara. Lain halnya masyarakat kota,  sekitar 30 persen pengeluarannya untuk pangan.

“Untuk mengatasi kondisi ini, mestinya kebutuhan pokok harus bisa terjamin dengan harga terjangkau.  Dan yang harus diperhatikan adalah golongan masyarakat pendapatan rendah.  Petani dan pelaku UKM skala kecil dan mikro juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Lana Soelistianingsih menambahkan, dampak dari harga kebutuhan pokok yang naik harganya adalah daya beli lemah, sehingga membuat masyarakat lebih menahan diri mengonsumsi bahan pokok yang naik harganya sehingga menurunkan kualitas kesejahteraan.

Anwar Nasution menegaskan, dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi dan daya beli melemah akan meningkatkan kemiskinan. “Orang yang kurang kebutuhan pokok akan menimbulkan masalah kemiskinan karena tidak bisa membeli beras, membeli daging ayam, telur dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, “ucapnya.

Enny Sri Hartati mengakui di kalangan rumah tangga terutama rumah tangga konsumsi khususnya 40 persen ke bawah menghadapi tekanan. Penghasilan mereka untuk porsi makanan hanya sekitar 75%, dan sekarang naik hampir 77% di pedesaan, dan di kota yang tadinya 70% menjadi hampir 72%. Ini menunjukkan porsi penghasilan masyarakat yang bisa digunakan untuk porsi makanan justru turun, artinya tingkat kualitas hidup masyarakat turun.

“Secara mikro, masyarakat 40 persen ke bawah rata-rata bekerja sebagai buruh, dan upah buruh semuanya turun. Apalagi kalau dilihat upah riilnya juga turun. Upah itu sumber kehidupan, kalau turun otomatis kesejahteraannya turun.  Selain itu dilihat dari lapangan usaha, kalau lapangan usaha informal tidak ada kepastian pendapatan yang akan berpengaruh pada kemampuan konsumsi. Ketika masyarakat yang bekerja di sektor informal meningkat maka ketidakpastian kehidupan masyarakat meningkat. Termasuk dalam hal ini UMKM, kalau permodalan yang dikucurkan turun maka usaha UMKM sulit berkembang. Kredit secara umum turun menyebabkan penyerapan tenaga kerja turun, artinya kinerja UMKM mengalami  penurunan,” pungkasnya. (Eka)