Golput Justru Bisa Membawa Pengaruh Buruk

SIR.COM, Jakarta – Akhir-akhir ini isu golput kembali mengemuka dan menjadi ancaman serius. Golput, kependekan dari golongan putih, adalah mereka yang tidak mau memilih merupakan masalah sekaligus musuh utama dalam tiap pemilu di negara manapun. Golput hadir sebagai hasil dari rasa pesimistis dan apatisme sekelompok orang, lebih didominasi kaum muda, terhadap calon pemimpin dalam lingkungannya.

Seperti di banyak negara, di Indonesia golput masih saja mewarnai pemilihan umum. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago, mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama masyarakat memilih menjadi golput. Pertama, berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena urusan pribadi. Kedua, masalah administrasi seperti misalnya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Ketiga, tidak memilih karena persoalan ideologis.

Untuk alasan ketiga, masyarakat menganggap tidak ada kandidat atau calon legislator yang dianggap layak dipilih. Mungkin karena mereka “terbebani” dengan kenyataan, legislator yang pernah mereka pilih sebelumnya terlibat kegiatan yang justru melanggar kode etik sebagai seorang anggota dewan. Namun, di antara ketiga alasan tersebut, mereka yang memilih menjadi golput karena alasan ideologis jumlahnya paling kecil.

Masalahnya, gerakan golput ini justru bisa membawa pengaruh yang lebih buruk bagi tata pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Sebagai ilustrasi, penyalahgunaan sisa surat suara karena banyaknya individu yang memilih golput, adalah salah satu faktor yang menjadikan Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, meskipun sejak awal dirinya tidak dijagokan akan memenangi pertarungan melawan calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Bisa dibilang golput merupakan cerminan masyarakat yang masih cuek dalam partisipasi demokrasi. Kesadaran politik masih belum mendalam sehingga politik dianggap lebih pada sebuah acara ramai-ramai belaka. Masyarakat belum sampai pada kesadaran bahwa pemilu adalah kesempatan di mana masyarakat bersama-sama negara bisa ikut menentukan arah kebijakan, terutama yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan.

Puncak di Era Reformasi

Secara umum, tingkat golput di era reformasi semakin tinggi hingga puncaknya pada 2009, yang mencapai angka 29,1%. Isu golput sempat mereda dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2012 dan 2017 karena antusiasme masyarakat yang meningkat. Meski demikian, untuk pilpres dan pemilihan legislatif (pileg) 2019, golput kembali menjadi permasalahan utama di setiap daerah.

Walaupun keberadaannya dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 28 dan pasal 23 tentang hak asasi manusia (HAM), tetap saja golput sangat tidak disarankan. Ada kekhawatiran hak memilih akan dimanipulasi dan bisa jadi kandidat terburuk yang terpilih untuk memimpin pemerintahan dalam kurun waktu yang ditentukan. Terutama bagi kaum muda, yang mempunyai harapan baik untuk negara, tindakan golput berarti bukanlah jalan terbaik untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut.

Bagaimanapun, suara rakyat dibutuhkan agar calon-calon pemimpin bisa mewujudkan harapan-harapan terbaik untuk negara dan bangsa. Menggunakan hak suara adalah pilihan bijak dan tepat dibandingkan dengan tidak menggunakan hak tersebut sama sekali. Bila kaum muda dibilang sangat memperhatikan pilihan baju atau selera musik, lalu mengapa sulit menggunakan hak suara? (est)