Di Debat Capres, Demokrat Sebut Jokowi Hanya Retorika

SIR.COM, Jakarta – Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean mengatakan pada Debat Capres Pertama 17 Januari 2019 lalu, apa yang disampaikan capres nomor urut 01, Joko Widodo hanyalah janji belaka.

Menurutnya tak ada yang riil. Apa yang disampaikan hanyalah retorika. Mulai dari penanganan hukum, Ham, pemberantasan korupsi hingga terorisme.

“Apa yang dikatakan hanya retorika, berbading terbalik dengan realitas yang ada,” jelasnya pada diskusi Kata Koalisi Prabowo-Sandi Pasca Debat “Cuma Janji atau Indonesia Menang” Selasa (22/01/2019) di Media Center Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya 1, No 35, Kebayoran baru, Jakarta Selatan.

Politisi bintang mercy ini memberikan contoh penegakan korupsi yang masih pandang bulu. Pemerintahan Jokowi hanya memburu koruptor kelas teri, sedangkan mega korupsi kondensat Rp 35 triliun tak disentuh.

“Berbeda dengan Prabowo-Sandi yang akan fokus memberantas korupsi-korupsi besar dan memberikan sanksi berat bagi koruptor. Dengan demikian diharapkan koruptor kelas teri akan takut,” jelasnya.

Begitu juga dengan rencana Prabowo-Sandi yang akan membentuk KPK di setiap daerah hingga memperbaiki kesejahteraan aparatur negara sehingga bisa menekan tindak korupsi.

“Makanya benar Pak Prabowo benar jika korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4. Kalau hal ini tdiak dianggap kubu pertahana, ya biarlah itulah pola pikir mereka,” tambahnya.

Ferdinand juga tak melihat langkah konkrit pemerintah dalam membertantas kasus terorisme yang terkesan dilebalkan pada Islam.

“Kalau rakyat sudah sejahtera, ini bisa menutup celah-celah yang dapat menyusupi mereka dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan memecah belah bangsa lewat terorisme. Jika rakyat terus menurus menderita, ksesulitan dengan mudah disusupi paham-paham teroris. Siapa sih yang mau mati kalau hidup sejahtera?,” tegasnya.

Selain itu ia juga menyorot sikap capres pertahana yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menjawab pertanyaan capres 02 terkait adanya ketidakadilan dalam hal penanganan penegakan hukum di tanah air.

“Baru di Indonesia, ada Presiden yang bilang ‘laporkan saja’ menanggapi realitas atas ketidakadilan di negeri ini. Buat apa ada visi dan misi jika Presiden tidak memberikan solusi malah menghindar,” jelasnya

Terkahir “vokalis” Partai Demokrat ini mengatakan jika Jokowi adalah satu-satunya Presiden yang pernah diberikan rapor merah terkait penanganan kasus HAM.

“Dia angkat Wiranto sebagai Menkopolhukam. Padahal jelas telah diadili PPB bahwa Wiranto adalah penggar HAM berat. Jadi jelas apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas,” tegasnya. (DAN)