Demo Serentak 4 Kota, Tuntutannya Diskualifikasi Paslon 01

SIR.COM, Jakarta  – 10 Mei 2019 berlangsung demo serentak  di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Yakni Jakarta, Medan, Solo dan Semarang. Massa yang menggelar aksi di 4 kota ini, mempunyai tuntutan yang sama, yakni mendiskualifiasi pasangan calon nomor urut 01.

Lihat saja di Solo, sekelompok orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Surakarta. Mereka menyampaikan akan menolak pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan pemilu oleh KPU. Massa yang mayoritas mengenakan pakaian putih itu terlihat memadati jalan gang di depan Bawaslu. Mereka menyampaikan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kami menolak pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Adili pelanggar kecurangan,” kata Edi Lukito, koordinator massa yang menamakan diri Gabungan Presidium Rakyat Bergerak (Gaprak) saat membacakan pernyataan sikap, Jumat (10/5/2019).

Dia membeberkan beberapa indikasi kecurangan, antara lain banyaknya DPT bermasalah hingga jutaan orang. Selain itu ada juga jutaan pemilih memperoleh form C6.
Selain itu, massa juga mendesak Bawaslu membentuk tim pencari fakta (TPF). Tim diminta menginvestigasi kematian para petugas penyelenggara Pemilu.

Tak hanya di Solo, ratusan pendemo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Suara Rakyat berunjuk rasa di persimpangan Jalan Pahlawan-Veteran Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/5/2019).

Koordinator Gerakan Rakyat Kawal Suara Rakyat, Zulkifli menilai, penyelanggara Pemilu 2019 dalam hal ini, Bawaslu dan KPU tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Selain itu, sesuai data yang di himpunnya terdapat 7.132 pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara pemilu.

“Kami menginginkan pemilu yang jujur. Ini yang kita perjuangkan. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu, kita berikan kartu merah kepada KPU karena tidak becus,” katanya.

Sementara itu, di Jakarta, demonstrasi digelar di depan gedung Bawaslu untuk mengawal laporan BPN Prabowo-Sandiaga atas dugaan kecurangan Pemilu 2019, Jumat (10/5/2019).

“Kenapa kok nggak jaga ketenangan Ramadhan, Ramadhan mestinya tenang, saya mau tanya yang begitu, jawab atau jangan. Saudara, perlu diketahui Ramadhan bukan untuk berpuasa salat, akan tetapi perang badar terjadi,” kata Habib Hanif Alatas di mobil komando di depan gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

“Yang namanya ibadah bukan cuma ibadahan, kita harus puasa tarawih. Tapi ada ibadah yang besar yaitu jihad. Siap jihad konstitusional. Siap lawan kezaliman di bulan Ramadhan. Merdeka…Merdeka,” sambung Habib Hanif Alatas.

Dia menjelaskan tujuannya massa berdemo di depan gedung Bawaslu mengawal pelaporan BPN atas dugaan kecurangan Pemilu. Massa juga menuntut paslon 01 didiskualifikasi. “Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jihad konstitusional? BPN telah lapor dan menuntut paslon 01 untuk didiskualifikasi. Jangan takut, rakyat yang akan mendukung Anda. Maka saya tanya siap bela bawaslu, siap bela NKRI?,” ujar Habib Hanif Alatas di mobil komando.

Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, ribuan Muslim yang tergabung dalam ‘Crisis Center Selamatkan Indonesia’ menyambagi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara, di Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, Jumat (10/5) sore. Mereka memprotes dan melaporkan bentuk kecurangan saat proses pemilu serentak 2019.

Saat menyampaikan orasinya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara (Sumut), Ustaz Heriansyah, menyampaikan bahwa pihaknya menyaksikan kebohongan terstruktur, masif, dan sistematis yang dilakukan oleh pihak calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01.

“Untuk itu kami meminta Joko Widodo agar didiskualifikasi sebagai calon presiden 2019. Kedua kita meminta KPU audit Forensik, karena kita menduga ada kesengajaan-kesengajaan yang dilakukan KPU untuk memanipulasi hasil Pilpres,” ujar Heriansyah disambut teriakan massa aksi lainnya. (DSY)