Demi Indonesia Adil Makmur, Prabowo-Sandi Targetkan Tax Ratio 16%

SIR.COM, Jakarta – Lima fokus Prabowo-Sandi yang mendorong swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air bersih, membentuk lembaga pemerintahan (hakim, jaksa, kepolisian, dan KPK) yang kuat serta menjadikan angkatan perang yang disegani rupanya menarik perhatian masyarakat.

Namun guna mewujudkan 5 fokus tersebut, diperlukan peran aktif semua pihak untuk menambah penerimaan negara guna menjalankan roda perekonomian.

“Prabowo-Sandi berkomitmen meningkatkan belanja negara dan menekan utang,” jelas politisi PAN Drajad Wibowo dalam diskusi Reformasi Pajak Prabowo-Sandi, Kesejahteraan Untuk Rakyat di Prabowo-Sandi Media Center, Jl. Sriwijaya I no.35, Jakarta Selatan, Rabu (23/01/2019).

Lebih lanjut Drajat mengatakan Prabowo-Sandi akan meningkatkan penerimaan perpajakan (pajak termasuk cukai) dengan cara memangkas tarif pajak. Dengan harapan partisipasi objek pajak meningkat, secara otomatis jumlah pajak yang akan diterima lebih banyak.

“Dibawah pemerintahan Prabowo-Sandi, penerimaan perpajakan akan jadi backbone dalam fiskal kita,” cetus Drajat.

Setidaknya Prabowo-Sandi akan meningkatkan tax ratio 1% pertahuan selama 5 tahun pemerintahan sehingga tercapai target menaikkan 5% tax ratio.

“Jaman SBY tax ratio kita sempat di angka 13%, tapi di era pemerintahan Jokowi turun jadi 10,7-10,8%. Kabar terakhir tax ratio naik jadi 11% di tahun 2018 ini. Makanya kami akan bekerja keras menaikkan tax ratio ke angka 16% yang hasilnya akan dirasakan semua lapisan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai gambaran Drajat memberikan perhitungan jika pendapatan domestik bruto (PDB) saat ini di angka Rp 14.700 triliun, jika naik 1% setahun berarti akan ada tambahan dana sekitar Rp 150 triliun/tahun atau 750-800 triliun atau sekitar 60 miliar dolar dalam 5 tahun.

Drajat menegaskan jika pemangkasan tarif pajak tidak akan mengurangi pendapatan negara, justru akan meningkatkan pendapatan pajak. Ia menjelaskan bahwa Indonesia berbeda dengan Amerika dimana kesadaran wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah sehingga perlus distimulus agar meningkat.

“Gampangnya jika sekarang pemerintah seperti toko ritel dengan tarif pajak tinggi namun perolehan pajak tak selalu capai target. Ke depan di bawah Pemerintahan Prabowo-Sandi, kita akan seperti grosir, dengan tarif pajak yang diturunkan, sehingga meningkatkan partisipasi wajib. Dampaknya tentu penerimaan perpajakan akan meningkat,” jelas Drajat.

Pemangkasan tarif pajak ini juga bisa menekan kebiasaan para pengusaha Indonesia yang menyimpan lebih banyak keuntungan bisnisnya di luar negeri daripada di Indonesia.

“Ini yang disebut Prabowo akan menutup kebocoran-kebocoran pajak,” tambahnya.

Drajat mengatakan regulasi pemangkasan tarif pajak ini akan dijalankan secara bertahap. Hal pertama yang difokuskan adalah pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh). Berikutnya PPn dan PPB dan seterusnya.

Minimnya Kesadaran Wajib Pajak

Rendanya tax ratio Indonesia juga disoroti politisi PKS M. Kholid. Menurutnya pembangunan akan berjalan dengan baik jika tax ratio kita berada diangka 16%. Rendahnya perolehan pajak setiap tahunnya lantaran minimnya kesadaran wajib pajak.

“Dari 10 orang pekerja hanya 5 orang yang melaporkan SPT, dari 5 orang tersebut  hanya 1 yang benar-benar membayar pajak,” paparnya.

Dengan adanya tax cut atau pemangkasan persentase pajak yang harus dibayarkan wajib pajak akan meningkatkan tax base (pembayar pajak). Hal ini pernah diterapkan di Amerika dan sukses.

Sementara itu, bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis start up, Prabowo-Sandi juga akan memberikan keringanan pajak 0% selama 2 tahun pertama.

“Inilah hebatnya Prabowo-Sandi, dimana peningkatan pajak yang akan diperoleh, akan digunakan untuk stimulus usaha kecil hingga memberikan dukungan alokasi dana Bulog sehingga bisa menyerap hasil panen petani yang selama ini harga jatuh kala panen. Sehingga inilah yang dinamakan keadilan yang dirasakan semua pihak,” pungkasnya.   (DAN)