ASN di 23 Propinsi Dikerahkan untuk Mendukung Paslon Petahana

SIR.COM, Jakarta – Untuk kesekian kalinya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Kali ini BPN melaporkan dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dipimpin langsung Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso bersama Ketua Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco, dan caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Hanafi Rais, Jumat (10/05/2019) siang.

Djoksan begitu ia disapa mengatakan bahwa kedatangannya ke Bawaslu untuk menyampaikan titipan dari relawan dan masyarakat pendukung Prabowo-Sandi di daerah-daerah. “Kita ngumpulin ada laporan-laporan dari daerah ya kita teruskan lah. Itu aja,” katanya.

Mantan Panglima TNI menegaskan jika laporan kali ini berbeda sebelumnya, yang dilayangkan para pendukung 02. “Berbeda lagi ya. Banyak itu, ya kita pelan-pelanlah ya,” pungkasnya.

Ahmad Hanafi Rais menegaskan jika laporan baru BPN ini terkait dugaan kecurangan TSM atau ‘terstruktur, sistematis, dan massif. “Ini laporan pertama kami yang terkait dengan pelanggaran yang sifatnya TSM. Jadi, nanti ada gelombang pelaporan TSM lagi dari sisi pengerahan ASN,” ujar Hanafi.

Pihaknya menemukan ada keterlibatan ASN di 23 provinsi selama pemilu berlangsung. Bahkan, menurutnya, keterlibatan itu dikendarai oleh salah satu menteri Jokowi.

“Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh, baik terutama kepala daerah maupun ASN itu ditemukan ada di 23 provinsi dari 34 provinsi. Itu artinya berarti lebih dari 50 persen sehingga tentu kami ingin Bawaslu bertindak secara objektif, jujur, dan adil. Bahkan ada indikasi sangat kuat untuk malah meminta tidak netral dari salah satu menteri, termasuk juga berbagai macam kepala daerah yang selama ini memang belum diproses,” ungkap Hanafi.

Atas laporan baru dugaan pelanggaran ini, BPN memiliki harapan yang cukup tinggi.  Ia harap, Bawaslu selaku pihak penyelenggara Pemilu ini betul betul dapat bertindak jujur dan adil. “Bawaslu jurdil itu tak lain adalah harapan seluruh Warga Negara Indonesia.  Selama ada keadilan, Insyaallah ada perdamaian,” katanya.

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, laporan sudah disampaikan empat kali, dengan menyertakan bukti-bukti temuan. Bawaslu disebut sudah memproses aduan. Tak hanya itu, Dasco menyebut, BPN juga menyiapkan 4 laporan lain untuk diteruskan ke Bawaslu. Dasco menegaskan desakan agar dugaan kecurangan Pemilu diusut akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

“Kami kan dari BPN, pesan Pak Prabowo bagaimana menggunakan jalur konstitusional, sedikit saja celah hukum kita akan pergunakan. Jadi kalau ada anjuran people power dari paslon 02 itu tidak benar sama sekali. Laporan ini bukan satu-satunya laporan, masih ada 4 laporan lagi yang akan kita laporkan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” lanjut Dasco.

Dasco mengatakan pihaknya berniat menyerahkan lima laporan ke Bawaslu secara satu per satu. Adapun laporan yang diserahkan hari ini, dengan kawalan ratusan massa, barulah satu materi. Yakni keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi ada lima laporan yang akan dilaporkan, tapi hari ini baru satu terkait dengan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya adalah penggunaan ASN bagi pemenangan capres,” pungkasnya.

Berikut lima laporan yang akan disampaikan BPN pada Bawaslu seperti disampaikan Juru BPN Prabowo–Sandi, Fery Juliantono, di Media Center Prabowo-Sandi, Kamis (09/05/2019).

  1. Laporan terstruktur sistematis dan masif (TSM) nya tentang penggiringan opini oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk kepentingan paslon 01.
  2. Laporan tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk kemenangan paslon 01.
  3. Laporan TSM tentang kecurangan yang terkait dengan C1 untuk kemenangan paslon 01.
  4. Laporan terstruktur sistematis dan masif tentang penyelenggaraan pemilu luar negeri untuk kemenangan paslon 01.
  5. Laporan TSM tentang pengkondisian penggunaan logistik untuk sebagai media kecurangan dalam memenangkan paslon 01.

Usai BPN menyerahkan laporan pada Bawaslu, pasca-salat Jumat ada tiga kelompok massa yang mendatangi Bawaslu yaitu Aliansi Aksi Lawan Pemilu Curang, para ulama bersama Umat Islam, Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) bersama Kivlan Zen yang menyampaikan laporan dugaan kecurangan pemilu 2019.

Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak meminta Bawaslu menindaklanjuti temuan. “Kami harap Bawaslu, KPU, dan aparat agar benar-benar membuktikan Pilpres 2019 berjalan jurdil. Umat tak akan resah, gelisah, marah tatkala kejujuran sudah terbuka. Kami harap Bawaslu terbuka mau verifikasi temuan-temuan dan hitung secara manual bersama BPN-TKN agar setelah Pemilu keluar pemimpin yang adil, ini penting,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI), Muchsin bin Ahmad Al-Attas, bahwa unjuk rasa yang akan digelar di Bawaslu merupakan bagian dari mengawal aduan BPN. “Hanya mengawal pelaporan yang dilakukan oleh Paslon 02 dengan tuntutan mendiskualifikasi Jokowi sebab banyak kecurangan,” ujar Muchsin.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait kecurangan pemilu. Bawaslu akan menggelar rapat pleno malam ini membahas laporan tersebut.  “Saya belum bisa mendahului karena file-nya masih ada di bawah. Kami kaji dulu dan akan gelar pleno malam ini untuk melihat apakah sudah terpenuhi atau tidak,” ujar komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Firtz mengatakan akan mengecek kelengkapan berkas laporan BPN. Jika kelengkapan berkas belum terpenuhi, pihaknya akan meminta pelapor melengkapi hal yang dianggap masih kurang. “Sebuah laporan apakah pidana atau administrasi, apabila tidak lengkap, akan minta kepada pihak pelapornya untuk lengkapi apabila ada syarat yang kurang,” ucapnya. (D. Ramdani)