Ancaman Narkoba Lebih Serius Dibanding Konflik dan Terorisme

 

SWARAINDONESIARAYA.COM –  Dari Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema ATHG Keamanan Dalam Negeri terungkap, bahaya paling serius terhadap ketahanan bangsa adalah ancaman narkoba dibanding konflik dan terorisme.

Hadir sebagai narasumber dalam DPS Seri ke-13 di Jakarta Convention Center, Sabtu (7/7/2018) diantaranya Prof. Dr. Ir. Bambang Wibawarta, Prof. Dr. Irfan Idris, MA, dan Brigjen Pol Drs Antoni Hutabarat.

Selain itu hadir pula Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan Prof. Dr. La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Pontjo Sutowo memaparkan, proses pembentukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta merta hadir. Ada 4 gelombang dalam proses integrasi.

Gelombang pertama, pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali yang secara detail fakto berada di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia pada saat proklamasi dikumandangkan.

Gelombang kedua, wilayah Indonesia Timur kecuali Irian Barat yang baru bergabung tahun 1949 selepas KMB. Gelombang ketiga, Irian Jaya atau Papua yang bergabung pada tahun 1963 dan secara de jure tahun 1969. Gelombang keempat Timor-Timur tahun 1975.

Selepas proses pembentukan tersebut, ternyata tidak serta merta mereka dapat berdampingan tanpa konflik. Bahkan Timor-Timur pada tahun 1999 dicatat memerdekakan diri dari Indonesia, yang menyebabkan keamanan dalam negeri terganggu. Pemerdekaan diri tersebut merupakan puncak konflik yang ada.

Menurut Pontjo Sutowo, konflik yang ada di Indonesia diantaranya berlatar belakang ideologi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat. Untuk mengatasinya maka Indonesia perlu merumuskan secara baku Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, baik pada tataran ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Selain itu juga meninggalkan pendekatan tangan besi. Hal ini karena pendekatan ini hanya efektif dalam jangka pendek.

“Untuk mengatasi konflik yang ada, kita harus bijaksana, cerdas, dan waspada. Perlu dicari segera format pencegahan dan penangkalannya dengan melibatkan masyarakat luas”, kata Pontjo Sutowo.

Sementara itu menurut Bambang Wibawarta, secara umum konflik terjadi akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.

Dan akar konflik yang ada di Indonesia bahkan di dunia adalah modernitas atau individual, kemarahan, dan keserakahan manusia. Berdasarkan sumber konflik merujuk pada ketentuan dalam UU No. 7/2012 pada data tahun 2013-2015 dari 201 kasus konflik yang ada di Indonesia, terdapat 159 kasus konflik karena ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, 9 kasus konflik karena SARA, dan 33 kasus konflik karena SDA atau lahan.

Konflik tersebut juga dapat terjadi karena faktor luar negeri. Konflik dari luar negeri terjadi dari imbas krisis energi, food, water, dan enviromental.

“Untuk mengatasi konflik yang ada harus dilakukan secara bersama, dan diperlukan langkah-langkah koordinatif dan kemitraan yang integratif, dengan suatu kerangka kebijakan strategis dalam pencegahan konflik/separatis dan harmonisasi masyarakat. Radikalisme, dan Terorisme sebagai penyebab utama konflik sebaiknya juga didefinisikan secara benar, agar tidak terjadi ketakutan anak bangsa dalam melakukan perubahan secara masif ke arah yang  baik”, kata Bambang Wibawarta.

Di tempat yang sama, Irfan Idris menyatakan jika terorisme yang berawal dari radikalisme menyebabkan dampak serius kepada ketahanan negara, karena ia dapat merusak sendi keamanan negara serta ekonomi nasional sebagai misalnya.

Menurutnya kembali, pentahapan radikalisasi yang mampu melahirkan terorisme pada dasarnya diawali dari Pra Radikalisasi, Identifikasi Diri, Indoktrinasi, dan terakhir Jihadisasi. Dan untuk mengatasi terorisme, pemerintah telah melakukan pendekatan lunak dan pendekatan keras serta melakukan kerjasama internasional.

“Deradikalisasi khususnya dalam pendekatan lunak harus dilakukan secara bijaksana. Seperti misalnya deradikalisasi dalam rangka reintegrasi. Sebagai contohnya, dengan mewartakan Indonesia menjadi negara yang menerapkan syariat Islam, bukan bukan negara yang memformalkan syariat Islam, karena syariat Islam bukan cover tetapi substansi yang memanusiakan manusia”, kata Irfan Idris.

Sementara itu menurut Antonius Hutabarat, narkoba adalah unsur-unsur yang melemahkan ketahanan nasional selain korupsi dan terorisme. Dan masalah narkoba lebih serius dari korupsi dan terorisme, karena narkoba merusak otak yang tidak memiliki jaminan sembuh. Setiap hari juga setiap 30 orang meninggal karena narkoba setiap harinya.

Di Indonesia banyak kreasi terhadap narkoba yang tidak ada di negara lain. Jika di Amerika Serikat, India, dan Kolombia misalnya, jenis narkoba yang ada hanya sekitar 9 buah, namun di Indonesia terdapat 71 jenis narkoba baru. Narkoba ini memang dibuat untuk mengelabui hukum yang ada di Indonesia. Sebagai akibatnya terdapat 3,3 juta orang yang dicatat menyalahgunakan narkoba di Indonesia.

“Karena itu pemberantasan Narkoba harus lebih terus didukung seluruh anak bangsa. Jika secara ekonomi, kerugian biaya ekonomi akibat narkoba diperkirakan sekitar Rp63,1 triliun di tahun 2014, berapa besar kerugian dari dampak sosial dan sosial dan sebagainya. Dikhawatirkan tanpa dukungan semua pihak, terjadi lost generation dan tidak tercapainya potensi demografi akibat narkoba”, kata Antonius Hutabarat. []

Editor : Fuad