4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Utang BUMN Tembus Rp 5.271 Triliun

SIR.COM, Jakarta – Badan Usaha  Milik Negara atau akrab dikenal dengan sebutan BUMn didirkan dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN didirikan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu.

Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan  dalam pasal 33 UUD 1945 seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Adapun tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal.

Namun hingga kini BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Bahkan di era pemerintahan Joko Widodo, BUMN banyak menanggung beban hutang. Apalagi di tengah gempuran pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak pelak lagi membuat utang BUMN pun melonjak. Bahkan berpotensi membahayakan keuangan negara. Kebutuhan dana yang besar, membuat BUMN agresif berutang yang secara tidak langsung bisa membebani anggaran negara.

Dalam kurun waktu 3 tahun pemerintahan Jokowi, hingga akhir 2017 utang BUMN mencapai Rp 4.825 triliun. Utang ini naik 38% dibandingkan utang tahun 2014 di awal era pemerintahan Jokowi sebesar Rp 3.488 triliun.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan direksi BUMN di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Senin (3/12/2018) terungkap bahwa hingga akhir September 2018 utang yang dimiliki BUMN sudah mencapai Rp 5.271 triliun. Bahkan 10 BUMN menanggung utang dalam jumlah besar. Di urutan pertama BRI menanggung utang Rp 1.008 triliun, disusul Bank Mandiri dengan utang Rp 997 triliun, ketiga BNI Rp 660 triliun, keempat PLN Rp 543 triliun, kelima Pertamina Rp 522 triliun, keenam BTN Rp 249 triliun, ketujuh Taspen Rp 222 triliun, ke delapan Waskita Karya Rp 102 triliun, kesembilan Telekomunikasi Indonesia Rp 99 triliun, dan kesepuluh Pupuk Indonesia Rp 76 triliun.  Total utang dari 10 BUMN tersebut adalah Rp 4.478 triliun atau 84,9% dari total utang BUMN senilai Rp 5.271 triliun.

BUMN sektor keuangan menyumbang utang sebesar Rp 3,311 triliun, dengan komponen terbesar berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang. Selain dari DPK, utang BUMN sektor keuangan disumbang dari cadangan premi, dan akumulasi iuran pensiun sebesar Rp 335 triliun (10%). Adapun sebanyak Rp 1.960 triliun utang BUMN berasal dari sektor non keuangan. Perinciannya, sektor listrik sebesar Rp 543 triliun atau 28% dari total utang BUMN non keuangan. Lalu, BUMN sektor migas sebesar Rp 522 triliun (27%), sektor properti dan konstruksi Rp 317 triliun (15%), sektor telekomunikasi Rp 99 triliiun (5%), sektor transportasi Rp 75 triliun (4%), dan sektor lain-lain Rp 403 triliun (20%).

Bom Waktu

Wajar kalau BUMN berhutang  selama dilakukan secara prudent  dan didasari atas  kajian bisnis yang tepat. Yang menjadi problem, kata Said Didu, pengamat BUMN, ketika  proyek-proyek yang dibiayai tersebut tidak didasarkan pada  kajian bisnis  yang bagus.

“Saya melihat  pembengkakan utang BUMN bukanlah berdasarkan kajian bisnis yang objektif. Misalnya banyak proyek yang menjadi beban setelah jadi dan dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya menjadi sulit, seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung dan LRT juga menghadapi masalah,” terang Said Didu.

Menurut Said Didu, tanda-tanda proyek BUMN yang tidak berdasarkan kajian bisnis yang bagus adalah pertama, sulitnya mencari sumber pembiayaan yang wajar dan murah.  Kedua, kita lihat banyak proyek yang tertunda. Ketiga, banyak sekali proyek-proyek yang jalan maupun tidak jalan adalah faktor politis. Penyebab dari hal ini bermula dari target pemerintah yang terlalu ambisius mengenai proyek infrastruktur.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) yang dibuat pemerintah, infrastruktur dibiayai tiga sumber, pertama adalah investasi swasta, kedua melalui BUMN, ketiga melalui APBN. Tetapi sumber pembiayaan dari investasi swasta dan APBN meleset targetnya, sehingga  untuk mencapai target RPJM tersebut maka sumber pembiayaan dibebankan ke BUMN. Jadi proyek-proyek yang tidak layak yang ditolak atau tidak ditangani investasi swasta kemudian dialihkan ke BUMN.  Ini membuat BUMN banyak menangani proyek- proyek yang tidak layak.

Menurut Said Didu, dulu mekanismenya bagus bahwa  kalau proyek itu tidak layak maka diberikan PMN (Penyertaan Modal Negara) sebagai insentif ke BUMN, tapi itu hanya berlangsung  satu tahun, dan setelah itu tidak diberikan lagi. Sehingga sumber pembiayaan lain berlomba-lomba membiayai dengan bunga komersial. Ini bisa menjadi bom waktu ke depan karena kalau dengan bunga komersial maka seluruh infrastruktur tersebut harus diberikan tarif komersial.  Hal ini akan menjadi buah simalakama bagi pemerintahan berikutnya karena kalau tidak diberikan tarif mahal maka  pilihannya subsidi pemerintah, atau BUMN-nya bangkrut.

“Contoh saja LRT yang investasinya sering dikritik terlalu mahal bahkan dinilai termahal di dunia. Perhitungan saya tarif  LRT sekitar Rp 40 ribu per penumpang baru layak. Itulah kenapa Pemda DKI menjadi pusing karena Pemda DKI yang harus mensubsidi sementara proyeknya bukan dari Pemda DKI, dan kalau tidak disubsidi maka BUMN itu akan bangkrut,” katanya.

Contoh lain kereta bandara yang sudah berjalan, LRT di Palembang. Jalan tol sepanjang kota-kota di Pulau Jawa lebih banyak dilewati mobil pribadi, tapi truk-truk tidak masuk karena menilai tarif tol mahal dan lebih memilih melewati jalan umum yang hanya lebih lambat sekitar 2-3 jam saja. Sehingga pemasukan BUMN yang mendapatkan proyek jalan tol yang tidak layak itu tekor. Sekarang rencananya jalan tol mau dijual tapi saat ditawarkan tidak ada yang mau beli, dan semua menawar lebih rendah dari nilai investasi. Sehingga muncul ide salah satu menteri  menyatakan  jual infrastruktur yang menghasilkan seperti bandara Soekarno-Hatta. Menurut saya ide ini untuk menutupi beban yang sangat berat dan pasti akan ditentang seluruh rakyat,” tembah Said Didu.

Tak hanya proyek infrastruktur, kebijakan pemerintah terhadap tarif listik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Said Didu melanggar pasal 66 UU BUMN yang menyebutkan bahwa apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN  dan tidak layak secara hukum, maka pemerintah harus mengganti semua biayanya ditambah margin yang layak sesuai Undang- undang.

Misalnya pemerintah  menahan tarif listrik yang tidak layak, maka pemerintah harus mengganti, tapi faktanya menjadi beban PLN.  Pertamina yang dulu selalu untung sekitar Rp 33 triliun, sekarang pun kalau pun masih untung hanya di bawah Rp 10 triliun, dan BBM tidak boleh naik harganya atau dalam istilah politik dikenal dengan BBM satu harga.

“Padahal dari dulu  BBM itu sudah satu harga di SPBU. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah penugasan Pemerintah kepada Pertamina untuk membangun SPBU. Kebijakan ini bagus saja asal Pemerintah mengganti biayanya kepada Pertamina. Pengalihan beban pemerintah kepada BUMN jelas dilarang Undang undang. BUMN juga dipaksa untuk melaksanakan program yang secara ekonomi tidak layak dan di luarkemampuan keuangannya. Proyek-proyek yang layak justru tidak dilaksanakan seperti kilang minyak Pertamina,” ujar Said Didu.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menilai, utang BUMN saat ini sangat mengkhawatirkan. Sebab utang perusahaan pelat merah sudah mencapai Rp5.000 triliun.

“Kuncinya BUMN ini kalau bisa digerakan enggak akan membebani APBN. Sekarang utangnya capai Rp5.000 triliun, sudah diatas 60%. Ini hati-hati, mustinya kita khawatir,” ujar Sandiaga dalam diskusi bertajuk ‘Menyelamatkan BUMN kita, Menjadi Benteng Ekonomi Nasional’ di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengakui hal itu tidak akan menjadi masalah besar jika kondisi ekonomi global dan dalam negeri baik-baik saja. Namun apabila ekonomi dalam negeri kondisi tidak menentu, maka utang itu bakal membahayakan BUMN. “Ada yang bilang dianggap dalam batas kewajaran kalau ada eksternal shock gimana,” tanya dia.

Sandi berpendapat, kondisi BUMN akan baik-baik saja jika dikelola dengan baik, dan tidak dipakai untuk kepentingan pemerintah. “Saya baru pulang dari Sumatra Utara, mengeluh semua sawit jeblok, sawit jeblok maka saya ke depan, BUMN ini harus jadi benteng kita dengan dikelola profesional,” katanya.

Menurut Harryadin Mahardika, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, total aset BUMN cukup besar mencapai Rp 7.500 triliun. Dengan besarnya aset BUMN tersebut, maka yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan creative financing untuk BUMN. Caranya dengan Sekuritisasi Aset sehingga diharapkan bisa membiayai proyek infrastruktur yang jumlahnya sangat besar. Meski diklaim aman, namun bukan berarti upaya tersebut tidak menimbulkan risiko. Secara tidak langsung masih memiliki risiko fiskal mengingat Pemerintah adalah pemilik (pemegang saham mayoritas) BUMN.

Sebagian besar utang BUMN dengan tenor pendek sehingga sulit ditutup dengan laba.  Hal ini, lanjut Harryadin, akan meningkatkan risiko, terutama melihat nilai tukar Rupiah yang semakin melemah. Meski demikian tidak mudah pula mencari pendanaan dari domestik. Selain itu, masalah terbesar dari pemerintah saat ini adalah masalah perencanaan dan koordinasi.

Banyak sekali proses perencanaan yang tidak dibuat secara kredibel karena harus memberi ruang untuk keputusan-keputusan yang bersifat populis. Contoh paling kelihatan adalah di sektor kelistrikan, dimana proses perencanaan yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) benar-benar kacau. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik(RUPTL) sebagai acuan utama bagi seluruh stakeholder kelistrikan (termasuk investor) dibuat dengan pendekatan politis, yang sama sekali tidak mencerminkan tren permintaan listrik yang sebenarnya.

Akhirnya PLN terpaksa melakukan revisi beberapa kali atas perencanaannya. Hal ini merugikan para stakeholder, terutama investor, membuat PLN kehilangan kepercayaan dari lembaga keuangan. Tidak hanya itu, PLN juga harus menanggung beban keuangan di masa depan yang lebih berat akibat proyek-proyek pembangkit yang terlanjur dijalankan atau dalam proses.

Risiko Gagal Bayar

Kusfiardi, analis ekonomi politik dan Co Founder FINE Institute (Lembaga Kajian Fiskal dan Moneter), menilai bahwa peningkatan utang BUMN cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada 2016 jumlahnya Rp2.263 triliun, pada 2018 sudah Rp 5.271 tiliun per September 2018. Artinya,ada penambahan sebesar Rp 3.008 triliun.

Utang terbesar disumbang oleh BUMN sektor keuangan sebesar Rp 3.311 triliun. Dan dari BUMN sektor non keuangan Rp 1.960 triliun. Dari penambahan utang BUMN ini yang mengkhawatirkan justru karena utang terbesarnya ada di sektor keuangan bank dan nonbank yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi derivatif keuangan termasuk saham, nilai tukar, inflasi dan suku bunga.

Fluktuasi akan berpengaruh pada beban cicilan pokok dan bunga utang serta memengaruhi kinerja BUMN sektor keuangan. Hal ini menurut Kusfiardi perlu disoroti karena dari segi moneter Indonesia tidak punya safety belt (pengaman). Nilai tukar Rupiah bebas mengambang dan rezim devisa kita bebas sehingga investor sangat gampang membawa masuk dan keluar uang dari dalam negeri apabila terjadi aksi spekulasi apalagi disertai motif politik.

“Tentu kita tidak mau situasi tahun1998 kembali terjadi, dimana borok di industri keuangan kita baru terbuka yang harus dibayar dengan penutupan 16 bank dan keluarnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang sampai sekarang belum beres, ditambah di dalamnya ada moral hazard, korupsi, kolusi dan hal-hal yang merugikan keuangan negara dan menjadi beban negara sampai sekarang,” terangnya.

Hal lain yang paling penting disoroti adalah tuntutan untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam menutupi utang jangka pendek yang harus didukung kinerja perusahaan jangka pendek. Namun, di tengah situasi pasar sedang lesu kita tidak bisa berharap banyak.

“Jadi salah juga jika pemerintah mengatakan utang BUMN ini aman-aman saja. Ada risiko di balik bertambahnya utang BUMN yang menuntut peningkatan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan tidak ada peningkatan maka BUMN akan menghadapi risiko gagal bayar hingga ancaman pailit. Kalau gagal bayar itu artinya pilihannya bisa restrukturisasi atau roll over(refinancing) utang jatuh tempo dimundurkan, tetapi hal itu tidak akan memengaruhi beban keuangan karena tetap harus bayar utang, hanya mungkin ada pengurangan jumlah, tenor lebih panjang atau bunga lebih kecil,” jelas Kusfiardi

“Risiko paling mengkhawatirkan adalah kalau gagal bayar terjadi maka aset BUMN bisa diambil. Kalau aset strategis diambil seperti pelabuhan, pembangkit, maka dampaknya akan besar yang bisa memengaruhi perekonomian nasional.  Risiko lain berkurangnya saham pemerintah kalau kemudian utang BUMN itu dikonversi ke saham. Ujung-ujungnya peran BUMN dalam perekonomian nasional semakin tidak optimal,” tambahnya

Selain itu ada persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Respon terhadap informasi yang berkembang mengenai utang BUMN simpang siur. Menurut Kusfiardi ini terjadi karena buruknya akuntabilitas dan transparansi, dan ini merupakan problem di tingkat Kementerian BUMN. Seharusnya dipastikan penyajian informasi disertai dengan informasi pendukung sehingga tidak ada salah persepsi dan kontrol publik bisa berjalan lebih optimal.

“Namun,tampaknya pemerintahan anti kritik, tidak mau memberi informasi,tetapi kalau ada orang kritik disalahkan. Kekacauan ini akan bertambah parah efeknya, yaitu efek psikologis. Seperti di rapat dengar pendapat di DPR merupakan cerminan buruknya komunikasi pemerintahan kepada parlemen. Tidak ada kebijakan secara komprehensif dari  Menteri BUMN Rini Soemarno tentang tata kelola BUMN kita,” tambah Kusfiardi.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai ada empat resiko yang dihadapi BUMN, pertama resiko pasar akan terus menghantui BUMN karena BUMN itu utang dalam US Dollar. Kedua, BUMN dihantui oleh resiko pengelolaan. Ketiga, resiko pasar menyangkut daya beli masyarakat, keempat resiko regulasi.

“Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu ternyata tidak laku dan itu namanya resiko regulasi. Jadi BUMN menghadapi 4 resiko itu dan  sesungguhnya dengan tingginya utang terhadap aset membuat resiko BUMN menjadi  lebih tinggi,” katanya.

Seperti kasus mahalnya tarif tol Cawang-Cikampek itu merugikan masyarakat atau secara tidak sengaja BUMN  itu memberikan tekanan ekonomi kepada masyarakat, apalagi ditambah dengan kewajiban  menggunakan e-toll dimana masyarakat dipaksa untuk membiayai secara murah para  pemberi pinjaman dalam hal ini perbankan. Artinya sistem ekonominya sudah merupakan sistem ekonomi yang menghisap.

Pemerintah Salah Kaprah

Kusfiardi menilai problem kita di BUMN adalah peran BUMN diposisikan sama seperti korporasi biasa. Jadi BUMN harus mengejar laba dan dikelola  berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan biasa. Padahal BUMN mempunyai obligasi dan privilege seperti tercantum dalam UUD 1945 untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta faktor-faktor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Semuanya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi BUMN harus mengejar target penerimaan. Termasuk beban pajak dan beban biaya sama seperti perusahaan biasa. Padahal BUMN itu entitas negara.  Pilihan pintasnya kemudian BUMN mencari pinjaman dari sumber-sumber lain. Seharusnya BUMN bisa berkolaborasi dengan BUMN yang lain, misalnya seperti Pertamina, kerjasama dengan  BUMN perbankan dan lembaga- lembaga keuangan milik negara lainnya.

“Saya melihat pemerintah salah kaprah dalam mengelola BUMN baik peran maupun fungsi dan kewenangannya yang digeser menjadi seperti perusahaan biasa, maka akhirnya sekarang BUMN kita masuk pada pola korporatisasi. Itu tidak  masalah jika BUMN itu perusahaan privat, tetapi BUMN  itu perusahaan milik negara. Dampaknya adalah ketika BUMN itu berhutang apalagi dalam Dollar tentu akan mempengaruhi harga layanannya,  dan ini akan mendorong pilihan untuk menaikkan harga atau menggunakan uang negara dalam hal ini subsidi. Dengan pola seperti ini lama-lama BUMN kita akan diprivatisasi lewat mekanisme yang  selama ini sudah jalan yaitu IPO, dan kalau sudah IPO maka BUMN akan makin  privat dan tidak lagi sepenuhnya dikontrol negara, tetapi terikat dengan aturan pasar modal, aturan perseroan dan seterusnya,” ungkap Kusfiardi.

“Ini adalah kekeliruan dalam melihat BUMN. Dengan cara berhutang maka akan semakin memberatkan keuangan BUMN, dan implikasinya selain kepada  pelayanan juga kepada kemampuan untuk membayar. Di ujungnya nanti ketika terjadi kesulitan membayar bisa berpotensi untuk  debt to swap atau dikonversi utangnya menjadi penyertaan dan ini namanya juga privatisasi.  Jadi dibalik utang BUMN ini patut diduga ada upaya terselubung untuk memprivatisasi BUMN kita, karena  kalau diprivatisasi secara langsung banyak yang menolak karena itu membahayakan BUMN,” tambahnya.

Sebagai badan usaha milik negara, BUMN merupakan satu kesatuan dengan pemerintah. Artinya kalau  terjadi mismanajemen, tata kelola tidak sehat dan penugasan-penugasan tidak konsisten, maka pasti yang harus menanggung pemerintah. Kalau misalnya  kewajiban tidak mampu terpenuhi oleh BUMN maka akan muncul kekhawatiran BUMN itu dilepas pemerintah dan terjadilah privatisasi, padahal bukan karena BUMN  atau sektor yang dijalankan tidak strategis  atau tidak sehat tetapi karena mal praktek.

“Sebagaimana dulu mismanajemen di Indosat sehingga terjadilah privatisasi,” tambah Enny Sri Hartati, Executive Direktor INDEF.

Menurut Ichsanuddin Noorsy, problem BUMN karena tiga titik, yaitu titik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi-monitoring. Ketika perencanaannya salah maka dua titik lain juga salah.  Selain itu banyak orang-orang di BUMN dari kalangan politisi. Artinya banyak politisi di BUMN yang menduduki jabatan komisaris dan direksi yang tidak terlampau peduli dengan persoalan akuntabilitas dan transparansi serta responsibility, tetapi hanya peduli pada kewenangan.

“Sebaiknya ada kategori BUMN- BUMN yang mengerjakan public goods atau hajat hidup orang banyak, BUMN yang mengerjakan komersial goods, BUMN yang mengerjakan kuasi antara public goods dan komersial goods. Sampai sekarang Indonesia amburadul dalam hal ini, sehingga terbuka celah bagi kekuatan modal untuk mengacak-acak perekonomian negara dan menghisapnya,” tambahnya.

Agar BUMN bisa tetap survive, Harryadin menyarankan agar BUMN harus memastikan bahwa return yang didapat dari berbagai proyek yang didanai hutang harus sesuai dengan studi kelayakan. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan manajemen di proyek-proyek tersebut. Selain itu, pemerintah harus mengurangi terlebih dulu beban penugasan kepada BUMN. Terutama untuk BUMN yang saat ini punya kinerja dan utang yang sedang memburuk.

Kusfiardi meminta agar pemerintah mengevaluasi kondisi BUMN baik secara keuangan maupun operasional. Selain itu pemerintah harus meredefinisi peran dan fungsi BUMN dalam perekonomian nasional sesuai amanat UUD 1945. Pemerintah juga harus menyempurnakan pengaturan BUMN melalui Undang-undang BUMN supaya bisa menjadi entitas negara untuk menggerakkan perekonomian nasional. Tidak bisa lagi sekarang dilakukan upaya parsial, apalagi pendekatannya merupakan pendekatan rekayasa keuangan misalnya seperti menerbitkan obligasi, pinjaman atau right issue, karena itu akan mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

Selain itu, perlu ada peran pengawasan DPR. Sekarang saatnya DPR meminta BPK untuk melakukan audit terhadap10-15 persen BUMN yang masuk kategori BUMN dengan utang terbesar untuk memeriksa apakah utang itu benar digunakan untuk me-leverage perusahaan atau menutup kerugian. Kalau perlu DPR mendorong adanya pansus.

DPR juga harus meningkatkan peran legislasi dalam melaksanakan revisi UU BUMN untuk menegaskan kembali peran BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta menegaskan peran BUMN untuk penguasaan faktor-faktor produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan menegaskan peran BUMN dalam pelayanan umum bagi masyarakat. (EKA)